DPP GMNI

Dendy menilai, dalam hal ini kinerja Menteri Perdagangan patut dipertanyakan. Karena telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya.

"Tidak ada korelasinya BPJS Kesehatan dengan surat-surat yang diwajibkan tersebut," kata Sekjen DPP GMNI, M. Ageng Dendy Setiawan.