Pixel Codejatimnow.com

Soal Minyak Goreng, GMNI Suarakan Copot Mendag dari Jabatannya

Editor : Arina Pramudita  
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan.

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) angkat bicara terkait polemik kelangkaan minyak goreng dan kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan disampaikan, penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah Kejaksaan Agung yang harus diapresiasi.

"Namun kami berharap penyidikan sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Persoalan minyak goreng yang merugikan rakyat serta merugikan negara ini harus diusut sampai ke akar permasalahannya," tegasnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (24/4/2022).

Dendy menilai, dalam hal ini kinerja Mendag patut dipertanyakan. Karena telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya. Serta patut dicurigai apakah ada keterlibatan Mendag dalam tindakan yang dilakukan jajarannya yang telah ditetapkan tersangka.

"Kami berharap Pak Presiden (Joko Widodo) mengevaluasi Menteri Perdagangan serta mencopot jabatannya sebagai menteri, karena telah lalai dalam mengontrol jajarannya. Jika kelanjutan proses oleh Kejasaan Agung membuktikan Mendag mengetahui atau adanya keterlibatan, maka harus diproses sesuai ketentuan," lanjutnya.

Baca juga:
Merespon Candaan Zulhas soal Salat, Ketum Pergunu: Itu Tidak Mungkin

Dendy menduga ada keterlibatan menteri bersangkutan dalam kasus yang tengah ditangani kejaksaan. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan yang diambil tak diketahui menteri sebagai pimpinan lembaga (kementerian).

Lebih dari itu, dorongan agar Mendag dicopot dari jabatannya karena tak mampu mengamankan pasokan minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Gresik

"Ini negara seperti kalah dengan mafia. Yang menjadi korbannya masyarakat. Harus ada evaluasi dari Pak Presiden terhadap jajaran kabinetnya. Mendag ini tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu, sudah cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan," kata Dendy tegas.

Dendy juga menyampaikan akan turun ke jalan jika mendag tidak bertanggung jawab terkait persoalan minyak goreng.