DPRD Jatim

"Kami melihat ada beberapa catatan atau rekomendasi dari BPK, ini yang menjadi fokus kita," tegas Deni Wicaksono.

"Makanan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Jika ditemukan unsur keteledoran dalam labelisasi, maka pelaku harus diberi sanksi yang tegas," kata Muhdi.

Untari menilai, diperlukan ruang bersama yang lebih luas dan inklusif untuk menangani berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak.

"Setiap Jumat saya mengemudi sendiri, membawa beras ke berbagai tempat. Harus packing sampai dua ton," ucap Wiwin.

Rasiyo menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki arah dan keahlian yang jelas sejak bangku sekolah menengah.

"Kami ingin petani di Jawa Timur mendapatkan hasil yang layak dan berimbas pada stabilitasi pangan," kata Erma.

Para wakil rakyat berjanji akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jatim untuk dimintai klarifikasi.

Ony juga meminta agar anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor dasar.