korupsi

"Kepada yang bersangkutan kita sudah keluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Kita ikuti saja perkembangan kasusnya," kata Agus Rahardjo.

Ia telah dipantau selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya tertangkap oleh tim gabungan dari Intelejen dan Pidsus Kejari Surabaya.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan.

"Yang bersangkutan (kepala desa) tidak membentuk panitia pelaksana pada tiap kegiatan," tambah Kasat Reskrim AKP Andaru Rahutomo.

Ia dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana suap terhadap sejumlah anggota DPRD Malang terkait pembahasan APBN Perubahan tahun 2015.

"Saya sudah mengangsur hingga 40 persen. Uang Rp 164 juta sudah saya keluarkan," kisah Hendrik saat ditemui di SPKT Polda Jatim.

Per 31 Juli 2018, BKN telah memblokir data kepegawaian 307 ASN pelaku korupsi dengan status incracht atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Ia mengatakan, kegiatan ini bentuk monitoring dan evaluasi sistem yang ada di Pemkab Ponorogo. Apakah sudah sesuai atau belum.