pengacara

Sistem ini diklaim mampu mengurangi pungutan liar (Pungli), lantaran dapat meminimalisir tatap muka antara pihak berperkara dengan petugas pengadilan.

Oleh sebab itu para pemohon meminta agar frasa 'Organisasi Advokat' diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.