jatimnow.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi peringkat pertama kabupaten dan kota dengan kinerja terbaik di Indonesia.
Hal itu berdasar hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kemendagri untuk Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status 'sangat tinggi'.
Evaluasi itu dilakukan Kemendagri sebagai proses monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan terhadap 541 kabupaten dan kota. Banyuwangi meraih skor tertinggi 3,5592.
Baca juga: 5 Fakta Bocah 7 Tahun di Banyuwangi Ditemukan Tewas, Diduga Diperkosa
Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, DR. Akbar Ali mengatakan, evaluasi LPPD dilakukan pada 6 urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, pertanian, pariwisata hingga urusan penanganan kemiskinan.
Menurutnya, dari 6 indikator tersebut, dirinci lagi lebih detail menjadi 800 lebih indikator kinerja daerah yang menjadi poin penilaian.
"Ini menunjukkan kinerja Banyuwangi berjalan terukur. Banyuwangi juga sukses mensinergikan program pembangunannya dengan program provinsi dan Nawacita nasional," ujar Akbar dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (13/10/2020).
Akbar menambahkan, penilaian kinerja yang tinggi juga menunjukkan Banyuwangi mampu melaksanakan reformasi birokrasi, baik aspek reorientasi, reorganisasi maupun restrukrurisasi.
"Intinya Pemkab Banyuwangi sudah berada di rel good governance yang benar," tambah Akbar.
Sementara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja dan sinergi segenap perangkat daerah bersama elemen masyarakat.
Baca juga: 3.840 Warga Banyuwangi Operasi Katarak Gratis
"Ujung dari pembenahan-pembenahan yang dilakukan di Banyuwangi tentu bukan penghargaan. Namun setidaknya penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan ke depan," ungkap Bupati Anas.
"Terima kasih kepada Mendagri dan Gubernur Jatim Bu Khofifah yang memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan. Selamat juga kepada Gubernur Jatim dan jajarannya yang juga meraih peringkat tertinggi kategori pemerintahan provinsi," tambahnya.
Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak. Pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Indonesia, meningkat ke posisi 20 pada 2015. Lalu 2016 di posisi 16; posisi 6 di Tahun 2017 hingga Tahun 2018 di rangking 4.
"Alhamdulillah setiap tahun peringkat kinerja terus meningkat. Tahun ini bisa peringkat pertama. Ini menunjukkan program yang kami susun tidak hanya berkutat pada rutinitas, tapi juga inovasi dengan kinerja yang terukur," papar Bupati Anas.
Baca juga: Banyuwangi Batik Festival 2024 Angkat Motif Jenon, Ini Maknanya
Dampak kinerja dan program pembangunan terhadap perekonomian warga Banyuwangi pun cukup positif. Kemiskinan berhasil diturunkan ke level 7,52 persen. Padahal sebelumnya selalu di atas dua digit.
Pendapatan per kapita warga melonjak menjadi Rp 51,80 juta per orang per tahun dibanding awalnya Rp 20 juta. PDRB juga terus naik menjadi Rp 83,61 triliun dari sebelumnya Rp 32,46 triliun.
Reporter: Rony Subhan