jatimnow.com - Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember mengajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan sumpah. Pasalnya, ada dugaan ketidaknetralan penyelenggaran dalam Pilkada Jember kali ini.
"Saya ingin atau minta, terkait masalah ketidaknetralan dari Bawaslu sampai tingkat bawah, untuk diambil sumpahnya. Baru kami percaya nanti," kata Muhammad Holil Asy'ari salah satu anggota Pansus Pilkada DPRD Jember, Senin (11/11/2024).
Bahkan Holil mencotohkan, saat ini lagi ramai atau viral video perbincangan ketidaknetralan diduga salah satu Panwascam di Sumberbaru.
Baca juga: Soal Pelanggaran Netralitas Panwascam, Bawaslu Jember Tunggu Perbaikan Laporan
"Ini panitia, wasit atau pemain. Jadi disuruh jadi wasit yang baik, karena anda dibayar APBD. Ini bahkan ada perintah, intruksi dari atasan. Saya yakin, tingkat desa atau kecamatan, kalau tidak ada instruksi dari atasan tidak mungkin mereka melakukan," ungkapnya.
Makanya, ia meminta kepada Pansus agar Bawaslu dan Panwascam juga harus dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
"Kalau memang betul-betul melakukan akan seperti itu dan bukan sekadar wasit, tapi pemain. Maka Pansus Pilkada berhak memberikan rekomendasi agar kita laporkan ke DKPP," ungkapnya.
"Dengan bukti-bukti yang saya miliki. Ini banyak anggota, (diduga) Panwascam atau PPS. Saya ingin di Jember terjadi polarisasi masyarakat, hanya dengan sikap Bawaslu yang tidak becus," kesalnya.
Dari itu, ia meminta Pansus Pilkada DPRD Jember harus tegas, dan kalau tidak melaksanakan maka Pilbup atau Pilkada di Jember sudah sangat tidak fear.
Baca juga: Bawaslu Jember Dukung Sayembara Tangkap Pelaku Kecurangan
"Saya mohon, nanti sebelum Bawaslu menjawab mereka harus sumpah dulu," pintanya.
Hal senada juga disampaikan, Muhammad Ahmad Birbik Munafik Hayat salah satu anggota Pansus yang menambahkan, dengan sumpah ini untuk memberikan agar marwah Bawaslu benar-benar menjaga netralitas.
"Harapan saya, dengan niat baik, saya harap mau untuk disumpah. Masyarakat sudah tidak percaya kepada penyelenggara, siapapun itu. Mau camat, kepala desa, penyelenggara, PPS, PPK, KPPS, ini semuanya mengalami krisis kepercayaan," ulasnya.
Namun bila tidak mau atau berkenan, ia menyatakan pertanggungjawaban nanti akan dilakukan di akhirat.
Baca juga: 32 Laporan Dugaan Penyelenggara Tak Netral Belum Digubris Bawaslu Jember
Sedangkan, salah satu Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim menyampaikan, ketika diundang secara pribadi ia berkenan untuk disumpah.
"Tapi ketika saya diundang secara pribadi saya siap, tapi secara kelembagaan kami tidak bisa. Kami di sini karena lembaga, nanti kalau lain waktu sumpah bersama-sama dengan Pansus monggo," jelasnya.
"Sifat kami independen, cuma secara sifat tetap di bawah naungan Bawaslu Provinsi atau RI," pungkasnya.