jatimnow.com - Puluhan sopir dumptruk sambil membawa armada serta massa, melakukan aksi demo di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember.
Aksi ini dipicu keputusan Bupati Jember Hendy Siswanto dalam Rapat Koordinasi pada 13 Januari 2025 lalu, di Pendopo Wahyawibawagraha yang dinilai merugikan para sopir dumptruk dan UMKM.
Salah satu keputusan dalam rapat tersebut adalah larangan dumptruk bermuatan di atas tonase 15 ton melintasi jalan provinsi di Rambipuji, Puger hingga Jombang, karena dinilai sebagai perusak jalan.
Baca juga: Perbaikan Jalan Rusak di Puger Jember Baru sampai Tahap Ini
Karena keputusan itu, banyak warga langsung melakukan penghadangan terhadap dumptruk di atas tonase 15 ton yang melintasi jalan tersebut.
"Kesepakatan di pendopo tidak berpihak pada sopir dan pelaku UMKM. Mereka menjadi sepi pembeli, karena banyak pelanggannya (pelaku UMKM) adalah sopir-sopir," kata Koordinator Aksi, Samsul Rizal, Senin (3/1/2025).
Baca juga: Emak-emak Puger Jember Kawal Rencana Perbaikan Jalan Rusak Akibat Truk Odol
Dari keputusan itu pula, banyak sopir kehilangan pekerjaan. Karena itu, mereka meminta Pemkab Jember meniadakan pembatasan itu. Jika tidak, para sopir akan mendatangkan massa lebih besar lagi.
"Kami minta Pemkab Jember hari ini juga menghapus pembatasan tonase, jalur tersebut harus dibuka selebar-lebarnya," pintanya.
Puluhan sopir dumptruk yang juga membawa massa, meminta Bupati Hendy datang menemui massa, namun tidak dilakukan.
Baca juga: Sumber Petaka Pengguna Jalan, Polisi di Lamongan Tambal Jalan Rusak
Massa yang ditemui Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan Jember dan Perwakilan Dishub Jatim serta Polres Jember di ruang bawah Kantor Pemkab Jember, tidak menemukan hasil kesepakatan.
Kabagops Polres Jember Kompol Istono meminta massa bersabar dan menunggu jawaban dalam kurun waktu 2 x 24 jam. Massa akhirnya keluar setelah saling dorong pagar Kantor Pemkab Jember dengan petugas.