jatimnow.com - PDI Perjuangan telah membuka pendaftaran bagi mereka yang berminat menjadi calon penerus Tri Rismaharini memimpin Kota Surabaya periode 2021-2026.
Hingga Rabu (13/9/2019), lebih dari lima orang sudah mendaftar sebagai bakal calon wali kota (bacawali). Mereka berasal dari kader PDIP, pengusaha hingga pengurus NU.
Mereka yang sudah mendaftar bacawali dan bacawawali di Kantor PDIP Surabaya adalah Wisnu Sakti Buana yang merupakan Wakil Wali Kota Surabaya dan mantan ketua DPC PDIP Surabaya, anggota DPRD Jatim Armuji. Mantan Ketua DPRD Surabaya ini sekarang sudah memasang balihonya di berbagai lokasi.
Kemudian Eddy Tarmiji, Chrisman Hadi, Anugerah, Sutjipto Joe Angga, dan Dyah Katarina. Serta Wakil Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Dwi Astuti mendaftar ke DPD PDIP Jatim.
"Dwi Astuti mendaftar di DPD," kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Baktiono, Jumat (13/9/2019).
Dyah Katarina adalah istri mantan Wali Kota Bambang DH. Dyah yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya ini telah mengambil formulir pendaftaran bakal cawali Surabaya ke partainya.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan DPC hanya melakukan penjaringan dan menampung serta menyampaikan nama-nama bacawali ke DPD PDIP Jatim hingga 14 September. Selanjutnya sebelum dikirim ke DPP, oleh DPD akan dilakukan verifikasi.
Ia menegaskan DPP PDIP berhak memutuskan nama calon di luar mereka yang telah mendaftar di DPC maupun DPD.
Baca juga:
Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Yang menentukan satu nama itu DPP, nama itu yang sesuai kriteria. Bisa nama baru yang tidak mendaftar,, itu kewenangan DPP" jelas politisi PDIP senior ini.
Pejabat atau birokrat Pemkot Surabaya belum ada yang mendaftar bacawali lewat PDIP.
"Belum ada," jawab Ketua PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono saat dihubungi.
Penjaringan itu digelar DPC PDIP Surabaya pada 5-14 September dan DPD PDIP Jatim pada 9-14 September.
Baca juga:
Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
URL : https://jatimnow.com/baca-19631-mereka-daftar-calon-penerus-risma-ke-pdip-belum-ada-dari-birokrat