jatimnow.com
Wali Kota Risma Ajak Warga Surabaya Bergerak Bersama Cegah Stunting

Wali Kota Risma gelorakan pencegahan stunting di Kota Surabaya

jatimnow.com - Pencegahan anak kerdil (stunting), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar komitmen bersama percepatan pencegahan di Balai Pemuda, Rabu (18/12/2019).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, bersama instansi dan organisasi lainnya, diantaranya Kementerian Agama, Persi Jatim dan Surabaya, BPOM, IDI Kota Surabaya.

Ikatan Bidan Indonesia Kota Surabaya, Persagi Kota Surabaya, dan Forum Kota Sehat TPPKK Kota Surabaya melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk percepatan pencegahan stunting.

Hotel Sahid Surabaya 2222 Best Wedding Dates

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta kepada undangan yang hadir agar bekerja keras mencegah anak stunting. Menurutnya, pencegahan stunting ini penting dilakukan karena mempengaruhi kecerdasan anak.

"Biasanya, kalau gizinya kurang, kecerdasannya juga kurang. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau kecerdasan kurang," katanya.

Ia menambahkan, dampak anak stunting tidak hanya mempengaruhi kecerdasan anak namun kepercayaan dirinya juga kurang.

Untuk itu, Wali Kota Risma meminta semua organisasi pemerintah daerah, kader dan masyarakat harus bergerak bersama.

"Kalau ada warganya yang hamil dipantau, dan saya harap puskesmas jemput bola, untuk mengawasi terus. Diingatkan untuk rutin periksa," terangnya.

Wali Kota Risma juga mengingatkan para lurah agar memperhatikan permakanan, terutama untuk warga kurang mampu. Bagi ibu hamil, ia meminta untuk mendapatkan permakanan tambahan dari puskesmas.

"Sebetulnya (pemberian makanan) kita sudah lakukan untuk Ibu hamil dan warga miskin," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengungkapkan, bahwa jumlah anak di Kota Surabaya dalam kondisi stunting di tahun 2019 sekitar 15 ribu. Jumlah tersebut menurun, dibanding tahun 2018 yang mencapai 16 ribu anak.

"Penyebabnya itu kekurangan gizi kronis, kemudian disertai penyakit lainnya. Pada saat masih bayi, bila ukuran kurang dari 47 sentimeter, kita harus curiga, dan segera didampaingi agar tidak menjadi stunting," katanya.

Untuk mencegah anak stunting dimulai di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pasalnya, masa tersebut merupakan masa kritis, dimana anak balita membutuhkan gizi dan perilaku hidup sehat lingkungan sekitar.

Namun, sebelumnya bagi calon pengantin mendapatkan pendampingan dari puskesmas, hinggga mendapatkan sertifikat layak nikah.

"Tetapi terkadang untuk mendampingi ibu hamil, kadang dari suami menolak. Namun, kita terus berusaha," terangnya.

Sejak tahun 2016, sekitar 60 persen ibu hamil mendapatkan pendampingan. Anak-anak yang lolos pendampingan mendapatkan sertifikasi lolos 1.000 HPK.

Bagi anak balita yang diindikasi stunting, pemerintah kota berupaya menggenjot pemberian vitamin, seperti Minyak Ikan untuk menunjang gizinya.

"Mudah-mudahan jumlah (stunting) terus menurun," harap Febria.

Pasca pelaksanaan komitmmen dan kampanye Percepatan pencegahan anak stunting di Balai Pemuda, Pemkot Surabaya akan melakukan kampanye di tingkat kecamatan, sekaligus pembentukan Satgas Stunting.

"Jadi, programnya diantaranya ada 1.000 HPK, kelompok ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT dan vitamin di PAUD)," jelasnya.

Perwakilan Tim Percepatan Pencegahan Stunting dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Saputera mengatakan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota prioritas dalam program percepatan pencegahan Stunting.

Loading...

Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) secara nasional dilaksanakan di tahun 2018 – 2024. Di tahun 2020, sebanyak 260 kabupaten/kota yang menjadi prioritas nasional.

"Di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting asupan gizi, kemudian kesehatannya. Jadi pemantauan mulai hamil, melahirkan sampai anak usai 2 tahun," kata Saputera.

Ia menyampaikan, untuk penanganan stunting, kabupaten/kota mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang nilainya sekitar Rp 750 juta.

Ia mengapresiasi program pemerintah kota dalam penanganan stunting, hingga pembentukan satgas stunting di lingkungan pemerintah kota.

"Saya baru mendengar di kelurahan ada anggaran untuk penanganan stunting. Ini luar biasa. Saya pikir terobosan ini, belum ada di kabupaten kota lainnya," pungkasnya.

Berita Terkait