jatimnow.com

Gubernur Khofifah Dorong Tenaga Kesehatan di Jatim Lakukan Rapid Test

Editor : Sandhi Nurhartanto Reporter : Farizal Tito
Pelaksanaan rapid test di Jatim 🔍
Pelaksanaan rapid test di Jatim

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong rumah sakit rujukan dan dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten/kota yang telah menerima bantuan alat rapid test Covid-19 dari pemerintah provinsi untuk segera menggunakannya.

Dari 9.580 alat rapid test yang disebar rumah sakit rujukan, 7.020 yang dibagikan ke dinkes kabupaten/kota serta 1.800 ke dinkes provinsi, tercatat baru 1.316 alat rapid test yang telah digunakan.

"Update dari alat rapid test massal yang sudah kami bagi ke dinkes kabupaten/kota, dinkes provinsi dan RS Rujukan di Jatim yang sudah digunakan tercatat 1.316," kata Gubernur Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Loading...

"Maka bagi rumah sakit maupun dinkes yang belum melaksanakan tes cepat massal kami imbau untuk segera melakukan tes sesuai dengan jenjang prioritas perseorangan yang dilakukan tes. Mulai tenaga kesehatan, PDP, hasil tracing pasien positif, orang dalam pemantauan (ODP), hingga OTG (orang tanpa gejala)," imbuhnya.

Dari hasil rapid test yang telah dilakukan tersebut, tercatat ada 28 orang testnya dideteksi positif Covid-19 dari beberapa daerah.

Gubernur Khofifah meminta agar mereka yang hasil tesnya terdeteksi positif segera ditindaklanjuti dengan tes swap PCR (Polymerase Chain Reaction) pendeteksi Virus Corona SARS-CoV-2.

"Rapid test ini fungsinya adalah untuk screening awal. Ini penting juga untuk tracing berikutnya untuk mencegah penyebaran virus corona di Jatim," tegasnya.

Bagi orang yang sudah dinyatakan positif saat rapid test diharapkan orang tersebut diberi rujukan untuk melakukan swap PCR.

Jika yang dideteksi positif adalah statusnya PDP, Gubernur Khofifah menjamin bahwa biaya untuk swap PCR pada PDP tersebut akan gratis ditanggung Pemprov Jatim dan tidak dipungut biaya.

"Untuk PDP, kalau positif hasil swap maka yang menanggung biayanya pemerintah pusat. Kalau negatif yang menanggung kami Pemprov Jawa Timur," tegasnya.

Ia meminta pelaksanaan rapid test serentak dikoordinasikan dengan petugas yang ada di kabupaten/kota dan diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan sumber kerumunan baru.

Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi menegaskan bahwa yang dideteksi positif dalam rapid test belum tentu juga akan terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebab rapid test fungsinya adalah screening awal dan kalaupun hasilnya positif bisa saja antibodi yang dideteksi oleh alat merupakan antibodi virus corona jenis lain yang sudah dibentuk oleh tubuh.

"Rapid test bukan gold standart untuk deteksi Covid-19 tapi cukup untuk screening awal. Dan belum pasti yang positif di rapid test itu menderita Covid-19, bukan begitu. Tapi bisa jadi dia mendeteksi antibodi untuk virus corona yang lain seperti SARS atau MERS. Jadi konfirmasi presisi harus di swap PCR," terang Joni.

 

Loading...