Pixel Codejatimnow.com

Pandemi Covid-19

Gubernur Khofifah Minta Kabupaten se Jatim Jaga Ketahanan Pangan

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Jajeli Rois
Gubernur Khofifah menggelar rapat koordinasi bersama 6 kepala daerah di Jatim yang jadi lumbung pangan
Gubernur Khofifah menggelar rapat koordinasi bersama 6 kepala daerah di Jatim yang jadi lumbung pangan

jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kesiapan 6 daerah yang menjadi lumbung pangan Jatim sekaligus lumbung pangan nasional dalam menghadapi waktu tanam di tengah musim kemarau pada April-September 2020.

Dalam rapat koordinasi (rakor) bersama 6 kepala daerah, Gubernur Khofifah menyatakan hal itu penting untuk tetap menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia termasuk Jatim.

Enam kepala daerah itu adalah Bupati Bojonegoro, Bupati Jember, Bupati Ngawi, Bupati Nganjuk, Bupati Tuban dan Bupati Tulungagung. Rakor itu digelar di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Senin (1/6/2020) siang.

"Sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 di masing-masing kabupaten ini, kita harus mengupayakan bagaimana tetap bisa berseiring dengan produktivitas pangan di musim kemarau 2020 di enam kabupaten ini tetap dapat dimaksimalkan," tutur Gubernur Khofifah.

Dua menjelaskan, instruksi itu didasari arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk bisa mempercepat masa tanam. Juga sebagai salah satu upaya antisipasi akan kekhawatiran PBB terhadap kemungkinan kelangkaan pangan dunia.

Untuk itu Gubernur Khofifah kembali mengingatkan keenam bupati yang wilayahnya menjadi lumbung pangan untuk bisa mengawal dan memonitor jalannya masa tanam.

"Kami mohon agar percepatan tanam di bulan Juni ini bisa terkawal dan termonitor dengan baik oleh seluruh bupati. Sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan nasional yang memang sebagian besar bertumpu pada surplusnya padi di Jatim," tambahnya.

Baca juga:
Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75

Persiapan masa tanam yang dimaksud Gubernur Khofifah yaitu salah satunya kesiapan peralatan pra panen seperti traktor roda dua maupun roda empat. Selain itu pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus terkawal penuh oleh pemerintah daerah.

"Untuk proses distribusi benih dan penyaluran pupuk subsidi, agar semua dipastikan terkawal sampai ke petani," ujar Gubernur Khofifah.

Dia juga meminta agar setiap kepala daerah bisa memonitor Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di wilayahnya untuk memastikan masuk RDKK agar LMDH dapat menerima pupuk bersubsidi.

Baca juga:
Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen

"LMDH semaksimal mungkin dapat termonitor sehingga kebutuhan pupuknya bisa diakomodir di dalam RDKK sehingga mereka dapat menerima pupuk bersubsidi," ungkapnya.

Provinsi Jatim yang memiliki peran sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional saat ini memiliki luas panen pada semester I Tahun 2020 seluas 1.120.153 hektar. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 Ton GKG atau setara dengan 4.066.348 ton beras.

Potensi konsumsi Jatim sendiri diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I Tahun 2020 ini surplus beras Jatim mencapai 1.933.205 ton.