Pixel Codejatimnow.com

Pandemi Covid-19

Bantuan Sembako dari Pemkot Surabaya Disebut Banyak Dikeluhkan

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Farizal Tito
Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim yang menjadi salah satu gudang bantuan sosial sembako Pemkot Surabaya
Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim yang menjadi salah satu gudang bantuan sosial sembako Pemkot Surabaya

jatimnow.com - Ajang penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara daring oleh DPRD Surabaya dibanjiri aduan terkait bantuan sosial (bansos).

Seperti disampaikan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muchammad Machmud. Katanya, aduan tersebut menyoal banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bansos sembako.

"Banyak keluhan di masyarakat terutama pembagian sembako banyak yang tidak beres. Ada orang yang mampu dapat (bansos), malah yang tidak mampu tidak dapat," ujar Machmud, Rabu (17/6/2020).

Machmud juga mempertanyakan apa alasan Pemkot Surabaya tidak segera membagikan bansos tersebut. Sementara di lain sisi masyarakat banyak yang membutuhkan.

"Banyak yang membutuhkan tapi justru di gudangnya masih banyak. Saya tidak tahu itu nunggu apa, harusnya itu dibagi pada yang membutuhkan," tambah Politisi Partai Demokrat ini.

Machmud juga menjelaskan bahwa bansos yang ditumpuk di dua lokasi itu merupakan bantuan dari donatur. Dua tempat lokasi penumpukan bansos itu dikatakannya ada di Convention Hall Surabaya dan Gedung Wanita.

"Padahal itu bukan punya pemkot, tapi bantuan dari donatur atau punya swasta-swasta yang membantu," ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyoal laporan bansos yang dihimpun pemkot dari para donatur. Dalam beberapa bulan ini dirinya hanya mendapatkan laporan dalam format kertas tanpa penjelasan terperinci.

Baca juga:
Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75

"DPR ini hanya dikasih kertas. Laporan yang dari pengusaha sudah diterima sekian dikeluarkan sekian itu saja, setiap bulan hanya dikasih laporan formalitas," urainya.

"Laporan itu hanya untuk memenuhi prosedur, tapi untuk keterangan dibagikan ke siapa saja, dapatnya berapa nggak ada. Harusnya idealnya itu ya dibagi habis cepat kepada warga, terus laporan kepada DPR itu ya jangan seperti itu," imbuhnya

Tak hanya itu, Machmud juga mengaku, laporan terkait anggaran yang sudah digunakan pemkot selama penanganan Pandemi Covid-19 juga dipertanyakan.

"Yang kedua terkait anggaran. Pemkot itu sudah ngeluarin anggaran berapa dan yang tidak dipakai ini berapa. Laporan itu yang nggak ada ke DPR. Informasi saja tidak ada hingga saat ini hanya foto copy itu tiap bulan," paparnya.

Baca juga:
Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen

Ia mewanti-wanti agar tidak ada yang memanfaatkan bantuan dari para donatur itu dengan mengatasnamakan pribadi maupun di atas kepentingan politik saat diberikan kepada warga.

"Ya kurang transparan, saya tidak tahu ada apa di balik ini. Untuk apa menahan sembako. Kita ingatkan jangan memanfaatkan ini, kita juga mengamati di luar sana. Hati-hati jangan sampai ada yang memanfaatkan ini," tegasnya.

Machmud mengatakan jika hal itu terjadi, akan bisa memperburuk citra dan bisa membikin gaduh.

"Ya kalau terjadi bisa ramai, karena KPK, kejaksaan dan presiden juga sudah mengingatkan," tutupnya.