jatimnow.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu kembali disorot oleh DPRD Kota Batu. Kali ini tentang laporan penggunaan anggaran yang belum disampaikan ke dewan menjelang perubahaan anggaran keuangan (PAK) yang direncanakan pada 11 Agustus 2020.
Sebelumnya, DPRD menyoroti tentang pelayanan dinkes usai adanya ibu yang melahirkan di kamar mandi.
Baca juga:
- Kisah Ibu Muda Melahirkan di Kamar Mandi Usai Rapid Test Dua Kali
- Ibu Muda di Kota Batu Melahirkan di Kamar Mandi, Ini Penjelasan Dinkes
- Ibu Melahirkan di Kamar Mandi Kecewa Pemkot Batu, DPRD Turun Tangan
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud mendesak Dinkes untuk segera memberikan laporan penggunaan keuangan. Sehingga bisa mengetahui dan mengukur efektivitas kinerja anggaran. Dewan berharap ada transparansi terhadap anggaran.
"Ya karena belum ada laporan secara detail terkait penggunaan anggaran, padahal PAK sudah mepet waktunya. Biar segera kita bahas," kata politisi Golkar ini, Kamis (5/8/2020).
Total anggaran Dinkes sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Batu mencapai Rp 40 Miliar.
Setelah PSBB ada penurunan anggaran karena refocusing menjadi Rp 33,792 Miliar. Anggaran Rp 33 miliar itu salah satunya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Poin yang bakal ditanyakan yaitu penggunaan anggaran shelter. Awal mula, ungkap Didik, Dinkes merencanakan ada tiga shelter di setiap kecamatan, untuk menampung pasien Covid-19.
Baca juga:
DPD Golkar Kota Batu Daftarkan 30 Bacaleg, sebagian Mantan Pejabat Pemkot
Namun kenyataanya, hanya ada 1 shelter yaitu Hotel Mutiara sebagai tempat rujukan pasien terkonfirmasi positif untuk menjalani isolasi.
"Harusnya Dinkes merevisi laporannya dan menyampaikan ke kami bersama kegiatan lainnya. Tapi belum ada laporan. Pasalnya, kalau hanya satu shelter yang digunakan, berarti yang terjadi hanya anggaran di shelter itu saja yang dipakai. Bagaimana pemanfaatan dua shelter lainnya serta anggarannya. Itu yang kami tanyakan," ujar dia menerangkan.
Sesuai data DPRD, per 4 Agustus 2020, jumlah pasien yang menjalani perawatan di shelter sebanyak tiga orang.
Sedangkan yang rumah ada tujuh orang. Sebelumnya dua shelter yang masuk dalam program adalah Asrama Bima Sakti dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).
Baca juga:
Belum Difungsikan Sudah Rusak, DPRD Nilai Proyek SMPN 7 Batu Tak Sesuai Spesifikasi
"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan akan dimanfaatkannya dua tempat tersebut untuk merawat pasien," tandasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-28616-dewan-pertanyakan-laporan-keuangan-dinkes-kota-batu
