jatimnow.com
Pengamat Politik Nilai Saham Risma di PDIP Sudah Berakhir

Risma naik ojek online menuju Kongres PDIP di Bali 8 Agustus 2019 (Foto: Dok. jatimnow.com)

jatimnow.com - Tiga kali sudah PDI Perjuangan (PDIP) mengundur pengumuman calonnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. DPP diminta memberi perlakuan khusus untuk para kadernya.

Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Kris Nugroho. Dia menilai, persoalan pencalonan itu bisa diselesaikan dengan cara perlakukan khusus dari DPP untuk Kota Surabaya serta tidak melibatkan Wali Kota Tri Rismaharini (Risma).

"Kalau menurut saya, pandangan saya, jalan keluarnya ya, DPP harus terbuka. DPP nggak bisa main elit-elitan memutuskan sendiri. Untuk Surabaya harus diperlakukan khusus," kata Kris Nugroho, Jumat (28/8/2020).

Menurut Kris, perlakuan khusus itu adalah DPP mengundang kader murni PDIP dari Surabaya seperti Whisnu Sakti Buana, Adi Sutarwijono, Baktiono hingga Armuji.

"Mereka diundang, didudukkan, disuruh rundingan dan memutuskan siapa di antara mereka dan legowo. Itu win-win solution dan solusi yang indah," ungkap Kris.

"DPP juga harus tahu kepemimpinan politik di Surabaya itu seperti apa. Jadi jangan kemudian DPP main elit-elitan memutuskan secara top down," tambahnya.

Staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini menilai, jika DPP secara sepihak menentukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan bagi para kader yang loyal sejak era reformasi.

"Kalau diputuskan sepihak dari Jakarta, ya itu kekhawatiran saya dampaknya akan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan," tuturnya.

Kris menambahkan, hanya kader partai tersebut yang diundang untuk duduk bareng menentukan pasangan calon yang diusung PDIP di Pilwali Surabaya 2020. Meski Risma sekarang menjadi pengurus DPP PDIP, menurutnya hal itu tidak berpengaruh bila tidak melibatkannya.

"Bu Risma urusannya sudah selesai. Sahamnya Bu Risma di PDIP sudah selesai (berakhir). Perannya Bu Risma di PDIP sudah selesai. Nanti malah ngerepoti. Nanti malah ribet. Kalau Bu Risma ikut, nanti khawatirnya kader-kader itu tidak mau datang ke Jakarta," paparnya.

Kris juga menyarankan agar Risma duduk manis saja dan menyerahkan sepenuhnya persoalan Pilwali Surabaya 2020 ke para kader PDIP.

"Ibaratnya Bu Risma sekarang menjadi dewanya di PDIP. Bu Risma sekarang duduk manis saja. Untuk kali ini Bu Risma jaga jarak dulu. Biar diselesaikan secara internal kader yang berkepentingan langsung," sambung Kris.

"Sekarang ini sahamnya PDIP ya ada di kader-kader tersebut. Ada Bambang DH, Whisnu, Armuji, Baktiono, Awi yang diandalkan. Itulah yang harus dilihat oleh DPP," tandas Kris.

Loading...

 

 

Berita Terkait