Pixel Codejatimnow.com

Pilwali Kota Batu, KPU Minta Persiapan Pengajuan Anggaran

Editor : Sandhi Nurhartanto  Reporter : Achmad Titan
Pembahasan anggaran Pilwali Kota Batu
Pembahasan anggaran Pilwali Kota Batu

jatimnow.com - KPU dan Bawaslu Kota Batu berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Kota Batu tentang adanya rencana perubahan UU Pemilu Pilkada pada Tahun 2022 terutama untuk pengajuan anggaran.

Komisioner Divisi Humas KPU Kota Batu, Marlina mengatakan kedatangannya membahas persiapan anggaran kebutuhan Pilkada jika memang digelar Tahun 2022. Walaupun aturan atau regulasi belum pasti, KPU wajib menyiapkan diri.

"Agar nanti tidak kecolongan, antisipasi dulu. Poin pembahasan tadi terkait anggaran pelaksanaan pemilu jika pandemi Covid-19 belum berakhir. Persiapan anggaran dilakukan sesegera mungkin karena mengacu daerah lain seperti Jombang, Magetan, dan Probolinggo yang telah membahas terlebih dahulu antara eksekutif dan legislatif," ungkap Marlina, Jumat (4/9/2020).

Apalagi jika anggaran pilkada cukup tinggi, tidak mungkin persiapannya mendadak. Butuh perencanaan yang matang. Marlina mencontohkan Jombang anggaran pilkada mencapai Rp 70 Miliar.

"Nah dengan anggaran sebesar itu tentu tidak mungkin dianggarkan secara mendadak. Begitu juga dengan Kota Batu. Supaya pelaksanaan Pilkada Kota Batu berjalan tanpa kendala. Pihaknya meminta ke DPRD untuk memastikan anggaran tersebut dianggarkan Tahun 2021," ujar dia.

Hasil audensi, sesuai arahan Komisi A harus dianggarkan sebelumnya dan diminta agar menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk diserahkan sebelum tanggal 16 September 2020. RKB itu harus segera diserahkan agar anggaran bisa dibahas oleh Timgar dan Banggar secepatnya.

Baca juga:
7000 Suara Milik Caleg DPRD Ponorogo yang Meninggal Dunia, Akan Dibawa Kemana?

"Sehingga Tahun 2021, anggaran untuk Pemilu di Kota Batu sudah siap. Untuk kebutuhan pemilu 2022 di Kota Batu mencapai Rp 20 Miliar untuk KPU dan Rp 10 Miliar untuk Bawaslu. Biaya tersebut naik 10 persen dari biaya pemilu tahun 2017 yang mencapai Rp 12 Miliar," paparnya.

Perhitungan sementara sekitar Rp 20 Miliar untuk KPU. Tapi belum termasuk Alat Pelindung Diri (APD), sehingga kemungkinan anggaran bisa lebih banyak.

"Mengingat pengadaan APD tak hanya bagi penyelenggara tapi juga bagi pemilih," ucap Marlina.

Baca juga:
Proses PAW Anggota DPRD Ponorogo, KPU Tunggu Surat Pimpinan Dewan

Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Dewi Kartika menjelaskan pihaknya telah meminta agar KPU dan Bawaslu segera membuat RKB. Untuk kemudian dibahas secepatnya pada pertengahan September bersama Timgar.

"Dengan nantinya bisa diproses lebih jauh sembari menunggu wacana DPR RI apakah pilkada serentak akan mundur pada Tahun 2027. Jadi RKB harus secara rinci," pungkasnya.