Pixel Codejatimnow.com

Pilkada Ponorogo 2020, Ipong Bakal Lanjutkan Program Desa Digital

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Mita Kusuma
Calon Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
Calon Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni

jatimnow.com - Sebanyak 17 desa di Ponorogo sudah terdigitalisasi. Hal itu direalisasikan Calon Bupati Ipong Muchlissoni saat masih menjabat sebagai bupati.

"Salah satunya desa digitalisasi adalah di Desa Jurug, Kecamatan Sooko," ujar Ipong, Selasa (10/11/2020).

Menurut Ipong, desa digitalisasi itu semua orang bisa melihat seluruh seluk beluk Desa Jurug. Mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk hingga urusan pemerintahan seperti KK dan KTP bahkan urusan promosi potensi desa.

Desa digital, lanjut Ipong, merupakan sebuah program agar semua desa menerapkan digitalisasi dalam seluruh urusannya dari mulai urusan pemerintahan, promosi dan lain-lain.

"Termasuk di dalam sistem pemerintahannya sudah pakai digital semua. Dari urusan KTP, KK, maupun urusan promosi potensi desa," jelas Ipong.

"Karena sudah menyelesaikan desa digital. Sehingga 5 tahun mendatang target saya seluruh desa di Ponorogo sudah menjadi desa digital," tegasnya.

Baca juga:
Serahkan Diri, Terpidana Kampanye Hitam Pilkada Ponorogo Ditahan di Rutan

Ipong menambahkan, nantinya masyarakat yang sudah melek teknologi bisa memanfaatkan desa digital. Bisa sebagai sumber promosi untuk kemajuan ekonomi warga setempat. Sehingga semua orang yang ingin melihat Desa Jurug misalnya, tinggal ngeklik.

"Sebenarnya yang paling utama justru peran serta aktif masyarakat terutama kaum milenial yang melek teknologi," papar Ipong.

Dalam rencananya, Ipong bakal merekrut operator dari desa itu. Sekaligus membangun sumber daya manusianya. Bisa dari Karang Taruna atau pemuda milenial di masing-masing desa.

Baca juga:
Unggul Quick Count, Pendukung di Ngawi dan Ponorogo Cukur Gundul

Untuk pelatihan hingga penyediaan alat, menurut Ipong bisa mencapai Rp 100 hingga 200 juta per desa untuk membangun desa digital.

"Dana tersebut tentu dari desa dulu. Kalau desa tidak sanggup, nanti baru APBD masuk," pungkas Ipong.