Gus Ipul Sebut Banyak PR Kota Pasuruan yang Harus Diselesaikan

Wali kota Pasuruan terpilih, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

jatimnow.com - Wali Kota Pasuruan terpilih, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut dirinya memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

Ia mengaku jika di kepemimpinannya nanti adalah titik nol pembangunan Kota Pasuruan.

"Banyak sekali pejabat-pejabat baik itu eselon 2, 3 dan 4 yang kosong dan di isi Plt ataupun tidak ada pejabatnya. Jadi katakanlah dua tahun terakhir ini, Kota Pasuruan diurus dengan SDM yang tidak ideal. Itu titik nol kita dalam membangun Kota Pasuruan," kata Gus Ipul, Kamis (25/2/2021) malam.

Ia menyebut, dari data yang diterimanya ada 33 pejabat eselon 2 di Pemkot Pasuruan. Dan 20 diantaramya dijabat pejabat definitif, 11 diantaranya di isi Plt dan 2 jabatan sisanya kosong atau tidak ada yang menjabat.

"Yang kosong itu staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, lalu staf ahli hukum dan pemerintahan yang baru wafat. Jabatan Plt yang berakhir di Bulan Februari ini ada 11 dinas termasuk sekda. Sudah dilelang tapi kosong," ungkapnya.

Ia meneruskan, kondisi paling parah adalah di pejabat eselon 3. Dari 131 jabatan, 93 diantaranya di isi pejabat definitif, pejabat Plt sebanyak 24 jabatan dan tanpa Plt alias kosong ada 4 jabatan.

Untuk 464 jabatan tingkat eselon 4 atau setingkat kasi diisi 386 pejabat definitif, lalu 43 jabatan diisi Plt. Sedangkan jabatan yang kosong tanpa di isi Plt berjumlah 35 jabatan.

"Coba bayangkan bagaimana cara mengelola anggaran, menyusun rencana pembangunan dan penyelenggaraannya nanti bagaimana prakteknya. Inilah titik nolnya Kota Pasuruan," tegasnya.

PR selanjutnya menurut Gus Ipul adalah rendahnya APBD Kota Pasuruan yang terus menurun. Dari dahulu yang pernah Rp 1 Triliun kini APBD merosot tidak sampai Rp 800 Miliar. Jumlah APBD Kota Pasuruan itu masuk pada kategori terkecil di Jatim.

"Belanja pegawai saja sekitar Rp 360 Miliar lebih terus Silpa-nya Rp 250 Miliar. Berarti selama ini dua tahun belanja apa? Sehingga rakyatnya yang kasihan. Akibatnya dana insentif daerah (DID) dari pusat banyak yang tidak bisa dikirim ke Kota Pasuruan," paparnya.

Loading...

Gus Ipul mengaku ingin Kota Pasuruan dapat meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.

"BPK itu sudah 2 tahun mendampingi Kota Pasuruan untuk menata aset, dan itu tidak berhasil. Pertanyaannya, ini paham atau pura-pura tidak paham. Ini akan saya pelajari, karena ini amanat BPK kepada saya," tandasnya.

Berita Terkait