Pixel Codejatimnow.com

Muhammadiyah dan Aisyiyah Tangani 1.463 Anak Kehilangan Orang Tua Akibat Covid

Editor : Redaksi  
Rakornas Muhammadiyah-Aisyiyah secara daring. (Foto: tangkapan layar/istimewa)
Rakornas Muhammadiyah-Aisyiyah secara daring. (Foto: tangkapan layar/istimewa)

jatimnow.com - Merespon pendataan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PP Aisyiyah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Muhammadiyah-Aisyiyah, Minggu (10/10) secara daring.

Rapat mengusung tema Strategi Pembangunan Manusia Dari Pandemi Menuju Endemi, menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Menko PMK Andie Megantara, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Kanya Eka Santi dan Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus KPPPA Elvi Hendrani, sebagai narasumber.

Ketua MPS PP Muhammadiyah Sularno menjelaskan, 1.463 data yang telah dilaporkan warga persyarikatan kepada MPS PP Muhammadiyah dan MKS PP Aisyiyah. Dengan rincian 941 Yatim, 423 Piatu, 99 Yatim Piatu.

Ia menggarisbawahi, merespon anak-anak dalam keluarga penting adanya bantuan yang berorientasi kepada pengasuhan berkelanjutan, agar anak-anak tidak terlepas dari keluarga inti.

Agus Taufiqurrahman menyatakan apresiasi terhadap komitmen MPS dan MKS. Menurutnya sejak berdiri, MPS dan MKS terus menyantuni anak-anak, terutama menyantuni keluarga yang memiliki anak-anak yang kebetulan orang tuanya menjadi syahid Covid-19.

"Kami juga menghaturkan terima kasih kepada MPS Yogyakarta yang menginisiasi lebih awal di Muhammadiyah dalam mendata dan menjadi contoh untuk yang lain. Bahkan pemerintah mengakui kinerja teman teman di Yogyakarta, dalam merespon awal anak anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19," ujar Agus sebagaimana keterangan yang diterima redaksi Senin (11/10/2021).

Andie Megantara menambahkan, 1 dari 10 orang termasuk anak-anak berada dalam kemiskinan. Menurutnya, pandemi memberi dampak sekunder untuk 80 juta anak dalam kehidupan sehari harinya.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan fiscal skala besar untuk mengurangi dampak negatif Covid-19. Namun tidak dipungkiri, dalam penyalurannya masih saja ada masalah dalam Bansos, terutama soal DTKS.

Namun persoalan anak-anak, lanjut Andie, tidak bisa diabaikan karena berkepanjangan, yang menjadi rentan dan menyerang mental, baik gizi, kesehatan, dan finansial. Yang akan membawa ketimpangan semakin buruk, terutama gender, kemiskinan dan disabilitas.

Kanya Eka Santi menyampaikan jika saat ini Kemensos fokus untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena Covid 19.
"Meski 2022 DPR telah menyetujui anggaran kami untuk bantuan sosial anak yatim yang di luar Covid-19. Kami tidak hanya memberi uang, tapi ada 7 komponen yaitu dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial dan terakhir adalah dukungan aksessibilitas," urainya.

Sementara itu Elvi Hendrani menambahkan, sejak adanya Keputusan Presiden RI nomor 12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus 2019 sebagai bencana nasional, kementeriannya telah memastikan implementasi.

Baca juga:
Sekum PP Muhammadiyah di Ponorogo Nyatakan Sikap Netral Namun Aktif, Begini Penjelasannya

Di antaranya kebijakan perlindungan anak dengan protokol B-1 tentang kelola data anak dan protokol B-2 tentang pengasuhan bagi anak dan orang tua yang meninggal karena Covid-19. Rapat koordinasi advokasi data anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 sampai saat ini tercatat 27.663 anak.

Ketua Tim Asistensi Rehabsos Anak Yatim Piatu Dampak Covid 19 Muhammadiyah Jasra Putra menyampaikan, bahwa ada situasi yang tidak bisa ditunda terkait keselamatan dan perlindungan anak korban orang tua meninggal Covid.

"Hal ini adalah tugas yang tidak mudah untuk kita semua. Bayangkan saja dari 37 ribu data yang masuk ke Kementerian Sosial dan 27 ribu yang masuk ke KPPPA, baru 1700 lebih yang dibantu," jelasnya.

"Artinya pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Untuk itulah diharapkan dengan Rakornas ini akan meningkatkan jumlah anak-anak yang didukung dan dipastikan kondisinya," tegas Jasra.

Acara Rapat Koordinasi Nasional Data Anak Yatim Pitu Korban Covid ditutup Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyiyah Esty Martiana Rahmie. Ia menyampaikan ke depan Indonesia akan menghadapi masalah kesejahteraan sosial yang luar biasa akibat dampak pandemi.

Baca juga:
Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah Soroti Wacana Kenaikan BBM

"Ini bukan main-main, sangat nyata. Suka tidak suka, mau tidak mau, Muhammadiyah Aisyiyah harus menyadari dan mempunyai kepekaan untuk memotret permasalahan sosial yang ada dan membuat program program yang memberi solusi bagi bangsa dan negara," jelas Esty.

Masih kata Esty, ketika ada pendataan di masyarakat, identik untuk mendapatkan bantuan, ataupun jenuh dengan pendataan.

"Ini yang seringkali menjadi kesan yang kurang baik. Padahal negara ini kalau membuat perencanaan, dasarnya adalah data. Tanpa data, Negara akan berjalan dengan asumsi saja," tandasnya.

"Sehingga kalau hanya asumsi saja, hasilnya tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Begitu juga momentum pendataan yang dilakukan Muhammadiyah Aisyiyah kepada anak-anak yatim dampak covid, menjadi pembenahan kita bersama dalam membangun kepekaan sosial dan memajukan layanan layanan sosial di masyarakat," pungkasnya.

Rakornas Muhammadiyah-Aisyiyah.Rakornas Muhammadiyah-Aisyiyah.