Pixel Code jatimnow.com

Jawa Timur Juara Umum Kompetisi Sains Nasional 2021

Editor : Arina Pramudita   Reporter : Ni'am Kurniawan
Provinsi Jatim raih juara umum KSN 2021.
Provinsi Jatim raih juara umum KSN 2021.

Surabaya - Provinsi Jatim kembali meraih juara umum Kompetisi Sains Nasional (KSN) 2021. Tahun ini adalah tahun kedua Pemprov Jatim memperoleh penghargaan yang sama.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, prestasi ini bisa terus dipertahankan. Ini sekaligus merupakan modal bagi jatim untuk terus berkembang dam membuktikan pada dunia sebagai provinsi terdepan.

"Semua ini tidak bisa diraih tanpa sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik," ujar Khofifah, Senin (15/11/2021).

Selain itu, prestasi ini sekaligus menjadi kado di peringatan Hari Guru pada 25 November mendatang. Menurut Khofifah, peran guru dalam memajukan dunia pendidikan sangat besar. Apalagi, pandemi Covid-19 membawa pengaruh besar pada kegiatan belajar mengajar.

Baca juga:
Khofifah Ajak Santri Jatim Perkuat Peradaban dan Siapkan Generasi Indonesia Emas 2045

"Namun, semangat para guru yang luar biasa mampu menghantarkan anak didiknya meraih prestasi yang luar biasa," lanjut Khofifah.

Pada KSN 2021 ini, Jatim memboyong 83 medali. Denga rincian emas 29 medali, perak 29 medali dan perunggu 25 medali. Perolehan ini mengungguli DKI Jakarta yang berada di peringkat dua. Yakni emas 21 medali, perak 28 medali, dan perunggu 25 medali.

Baca juga:
Pemprov Jatim Raih IPSKA Award 2025, Khofifah: Tren Positif yang Harus Dijaga

Peringkat berikutnya diraih oleh Jawa Barat dengan perolehan emas 11 medali, perak 15 medali dan perunggu 26 medali. Lalu Provinsi Riau dengan raihan emas 8 medali, perak 5 medali, perunggu 14 medali.

Berikutnya Banten dengan raihan emas 6 medali, perak 23 medali, perunggu 20 medali, terakhir Jawa Tengah dengan raihan emas 6 medali, perak 21 medali, dan perunggu 34 medali.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.