jatimnow.com

Muktamar Ke-34 NU, Gus Choi: Harap PBNU Tak Rangkap Jabatan di Parpol atau Ormas

Editor : Arina Pramudita Reporter : Ni'am Kurniawan
Nahdlatul Ulama (NU). 🔍
Nahdlatul Ulama (NU).

Surabaya - Kader Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) mengharapkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung, tidak merangkap jabatan di partai politik (parpol) atau menjadi pengurus di ormas lain.

Tujuannya, kata Gus Choi, agar kerja pengurus PBNU bisa lebih efektif dan bisa berkonsentrasi secara maksimal. Terlebih independensi PBNU pun harus dijaga kenetralannya dari campur tangan perpolitikan.

"Agar PBNU independen dan mandiri. Tidak terkontaminasi dan terpapar oleh virus permainan politik dan kepentingan busuk dari luar, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Gus Choi dalam keterangan yang diterima jatimnow.com, Kamis (9/12/2021).

Loading...

Ia juga meminta agar distribusi kader NU dijaga dengan baik.

"Dua puluh tahun telah terjadi boming kader NU yang bergelar sarjana S1, S2, S3, bahkan profesor dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Mereka lulus dari berbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari timur tengah maupun dari barat. Mereka semua sudah siap berkontribusi kepada NU dengan porsinya masing masing," jelasnya.

Apalagi hingga monopoli jabatan, yang menyebabkan perpecahan ditubuh NU.

"Karena itu, mulai periode ke depan jangan ada lagi monopoli peran dan jabatan. Sekarang ini di PBNU, di MUI, di partai tampaknya orangnya sama. Itu lagi, itu lagi, seolah NU tidak punya kader," lanjutnya.

Gus Choi menegaskan, Pengurus PBNU harus netral. NU merupakan organisasi para ulama yang harus suci dari praktik-praktik politik. Tokoh NU layaknya seorang negarawan, pengusaha, teknokrat, profesional dan aktifis, sehingga tidak menghidupi diri dan dapurnya dengan NU.

"Sedangkan kader NU yang mengabdi di luar NU sesekali bisa diundang untuk silaturahmi membahas berbagai isu strategis baik terkait keagamaan maupun kebangsaan dan kerakyatan," tegasnya.