Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menambah ratusan pegawai kelurahan untuk Tahun Anggaran 2022.
Menanggapi itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael meminta, rencana penambahan pegawai kelurahan itu diiringi dengan peningkatan pelayanan yang signifikan.
"Jika nanti terealisasi, saya minta pelayanan warga di tingkat kelurahan harus maksimal. Kita tidak ingin dengar ada pegawai kelurahan yang bingung mau ngerjain apa. Jangan sampai ada lagi laporan dari warga melihat pegawai kelurahan hanya duduk-duduk baca koran aja," ujar Josiah, Senin (10/1/2022).
Anggota Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya tersebut juga meminta agar pegawai kelurahan harus sigap dan peka terhadap kondisi sekitar.
Baca juga:
Jatim Digifest Digelar di Tuban, Indikator Digitalisasi Segala Sektor
Menurutnya, aduan warga harus ditindaklanjuti dan diselesaikan di kelurahan pada hari yang sama. Jika tidak bisa menangani, minimal bisa segera disampaikan dan tidak dibiarkan menumpuk di kantor.
"Pengadaan tambahan pegawai ini juga harus benar-benar melalui perencanaan SDM dan analisis beban kerja yang matang. Harus dipikirkan juga skema evaluasi yang transparan supaya semua warga bisa ikut berpartisipasi mengawasi," sambung Ketua Bapemperda DPRD Surabaya itu.
Baca juga:
Kemenkumham Jatim Raih Predikat Terbaik I Kinerja Penegakan dan Layanan Hukum KI
Saat ini, lanjut Josiah, ada belasan ribu PNS di Kota Surabaya dan puluhan ribu tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Surabaya. Penambahan ratusan pegawai kelurahan ini akan menambah daftar pegawai pelayan publik di Kota Pahlawan.
"BKD dan SKPD terkait harus ikut bertanggung jawab memastikan seluruh belanja pegawai ini tepat sasaran, termasuk penambahan pegawai di kelurahan ini. Akhir tahun harus dibuka hasil evaluasinya. Bikin evaluasinya online saja di website masing-masing SKPD supaya banyak yang bisa partisipasi dan irit anggaran," jelasnya.
