Pixel Code jatimnow.com

Opini

Strategi Kolaborasi dan Sinergi pada Sistem Birokrasi Jawa Timur

Editor : Redaksi
I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom. (Foto: dok. pribadi)
I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom. (Foto: dok. pribadi)

jatimnow.com - Ada istilah pada pola kepemimpinan yang bernama The Art of Leadership. Pola ini bergantung pada subyek yang memimpin sebuah organisasi. Setiap subyek memiliki karakter berbeda. Pada posisi seperti ini, anggota organisasi dituntut peka dalam memahami pola yang diterapkan. Dengan begitu, tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik, cepat, dan tepat.

Begitu juga pada lingkungan birokrasi. Setiap pemimpin memiliki strategi dan seni tersendiri. Ada yang one man show, koordinatif, ada pula yang bersifat gotong-royong. Bisa jadi, Jawa Timur menggunakan pola yang terakhir. Itulah yang diterapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak selama tiga tahun memimpin Jawa Timur.

Gubernur Khofifah memiliki kemampuan dan pengalaman yang luar biasa. Perempuan yang juga ketua PP Muslimat NU itu menempa dunia politik saat masih usia belia. Pengalaman di Senayan tak diragukan lagi. Khofifah juga memiliki pengalaman pada lingkup birokrasi. Setidaknya, perempuan asli Surabaya ini pernah mengemban amanah sebagai menteri dua kali. Dan semua diselesaikan tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Karena itu, banyak harapan yang dibebankan padanya saat terpilih menjadi Gubernht Jawa Timur. Dia merupakan sosok perempuan dengan segudang pengalaman. Pendampingnya, Emil Elestianto Dardak memiliki pengalaman dan kemampuan akademik yang luar biasa. Titel doktor diraih saat masih usia muda. Suami Arumi Bachsin ini juga pernah menjabat Bupati Trenggalek. Modal kuat yang dimiliki pasangan pemimpin Jawa Timur tersebut.

Keduanya memiliki art dalam memimpin yang berbasis sinergi dan kolaborasi. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan berbagai elemen strategis. Sebagai contoh, bupati/wali kota, Forkopimda, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dan sebagainya.

Perangkat daerah dan kabupaten/kota dapat fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi, serta mengoptimalkan pemanfaatan transformasi digital dalam pencapaian kinerja.

Jika sesuatu program atau kebijakan disinergikan dan dikolaborasikan, tetapi tidak disekrupkan, maka hal tersebut akan sulit untuk dijalankan. Menyekrup layaknya fungsi sekrup untuk bisa menyinergikan program-program yang ada.

Sehingga pada setiap jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan ada ego sektoral dengan diterapkannya sinergitas dan kolaborasi.

Itu yang selalu yang ditekankan kepada seluruh jajaran OPD Jawa Timur. Apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, tidak bisa sendirian, tapi harus bekerja sama melalui secara sinergi dan kolaboratif.

Begitu juga dalam membangun BUMDesa, memang harus kolaborasi dengan pentahelix. Di level Pemprov Jatim, bahkan ada enam OPD yang bersinergi lewat ‘rembug nyekrup’ yakni Dinas PMD, Disbudpar, Dinkop, Disperindag, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dishut.

Baca juga:
150 ASN Pemprov Jatim Terima Anugerah Satyalancana Karya Satya 2022

Ketika melakukan gowes pemulihan ekonomi ke sejumlah daerah di Jawa Timur pada tahun 2020, Gubernur Khofifah mengajak berbagai instansi vertikal untuk menyapa masyarakat. Ada Bank Jatim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank UMKM Jatim, dan bank-bank milik negara.

Untuk perbankan memberikan kredit usaha rakyat bagi masyarakat di daerah yang dilakukan gowes. Untuk BPN memberikan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Begitu juga dengan penanganan penyebaran virus corona-19 (Covid-19), kunci suksesnya yaitu dengan kolaborasi, sinergitas dan integritas berbagai elemen strategis masyarakat.

Berbagai capaian penanganan Covid-19 di Jatim dapat dicapai atas kekompakan, kolaborasi dan sinergi dari pemerintah, Forkopimda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, didukung dengan berbagai elemen strategis masyarakat di Jawa Timur. Termasuk melibatkan pentahelix approach, di mana terdapat pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di setiap kesempatan terus menggandeng bersinergi dengan Forkopimda Jatim seperti Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II, Kabinda Jatim, Kajati Jatim khususnya dalam penanganan Coviid-19. Baik itu vaksinasi, pelaksanaan PPKM Darurat maupun Berlevel, 3T (testing, tracing, dan treatment).

Baca juga:
Pemprov Jatim Jajaki Kerja Sama dengan Australia untuk Ekspor Manggis dan Kakao

Saat terjadi peningkatan kasus dari Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 lalu, Gubernur Khofifah bersama-sama Forkopimda Jatim, Bupati Bangkalan, Walikota Surabaya dan Forkopimda di kedua daerah tersebut langsung gerak cepat menangani permasalahan tersebut. Hasilnya cukup menggembirakan bagi Jawa Timur.

Dan kekompakan itu terus dibawa hingga level kabupaten/kota. Dalam hal ini bupati/walikota juga turut bersinergi dan bergotong royong untuk menangani Covid-19.

Dengan demikian, kolaborasi dan sinergitas menjadi bagian yang sangat penting bagi kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil. Artinya bahwa dalam menjalankan pemerintahan harus kerja bersinergi, baik internal maupun eksternal. Internal OPD maupun eksternal OPD, internal pemprov maupun eksternal pemprov.

Sepertinya kolaborasi dan sinergitas sudah menjadi pegangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditularkan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan. Kolaborasi dan sinergi menjadi penguatan bagi birokrasi di Jawa Timur.

Penulis: I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom (Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Jatim)