Mojokerto - Kota Mojokerto sebagai pilot project desa zero stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Provinsi Jawa Timur.
Hal itu setelah tahun 2021 kemarin, Kota Mojokerto tercatat menjadi daerah dengan problem stunting terendah. Yakni di angka 6,9 persen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan, tak hanya menjadi pilot project zero stunting, kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto dari hasil evaluasi dinilai sangat bagus dan akan diusulkan untuk memperoleh Penghargaan Manggala Karya Kencana.
"Dari hasil evaluasi kinerja dan program kerja Bangga Kencana di Kota Mojokerto sangat bagus, maka kami akan mengusulkan untuk menjadi nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana," kata Maria dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (18/2/2022).
Ia menambahkan, untuk menangani percepatan penurunan stunting telah dibentuk satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
"Untuk percepatan penurunan stunting ada satgas dari tingkat pusat sampai tingkat desa, serta ada tim pendamping keluarga yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang dari unsur tenaga kesehatan, TP PKK dan Kader Keluarga Berencana," jelas Maria.
Baca juga:
Warga Kota Mojokerto Ayo Buruan Daftar Beasiswa Kuliah Gratis!
Terkait usulan menjadi pilot project desa zero stunting dan nominasi penghargaan Manggala Karya Kencana, Ning Ita menyambut baik hal ini. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan dalam penurunan stunting tidak lepas dari keberhasilan setiap OPD dalam menterjemahkan program prioritas Kepala Daerah kedalam program dan kegiatan di masing-masing OPD.
"Standar Pelayanan Minimum (SPM) paling banyak adalah pada bidang kesehatan, dan ini menjadi komitmen saya. Selain percepatan penurunan stunting, sebagaimana disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan HKN lalu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi perhatian utama di Kota Mojokerto," tegasnya.
Ning Ita, yang pada pertemuan ini didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) dr. Triastutik Sri Prastini, Sp.A juga menegaskan bahwa Kota Mojokerto sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dalam percepatan penurunan stunting.
Baca juga:
Penjambret Asal Surabaya Beraksi di Mojokerto, Baru Bebas dari LP Malang
"Kota Mojokerto yang hanya terdiri dari 3 kecamatan dan 18 kelurahan dengan 6 Puskesmas bisa disebut sudah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, hanya perlu menguatkan edukasi kepada masyarakat terkait stunting. Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan sejak bayi di dalam kandungan tetapi perlu dilakukan edukasi sejak dini termasuk kepada para calon pengantin," tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DinkesP2KB dr. Nur Azizah Sri Utami menyampaikan bahwa untuk lokus desa zero stunting akan diseleksi lebih lanjut.
"Untuk lokus desa zero stunting akan kita kaji lebih lanjut. Salah satunya adalah berdasarkan hasil evaluasi bulan timbang, kelurahan mana yang angka stuntingnya paling rendah kemudian akan kita kaji lebih lanjut," pungkasnya. (ADV)
