Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali mengingatkan terkait kontrak kinerja kepada seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab dalam kontrak kinerja telah tercantum sebuah komitmen dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Surabaya.
Untuk itu, Eri Cahyadi meminta setiap 6 bulan sekali output dan outcome pejabat pemkot disampaikan secara transparan ke media massa. Baik hasil kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD), camat maupun Lurah. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.
"Kontrak kerja kami sampaikan ke media. Mulai bulan depan, kepala PD harus menyampaikan hasil kontrak kinerja itu ke media massa. Sehingga ada keterbukaan dan bukan untuk menjatuhkan," ucap Eri dalam keterangan resmi yang diterima jatimnow.com, Rabu (25/5/2022).
Eri Cahyadi ingin pembangunan di Kota Pahlawan melibatkan semua pihak. Jadi output dan outcome pejabat disampaikan ke publik agar mendapat evaluasi dan penilaian.
"Karena saya ingin membangun Kota Surabaya ini dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Mulai dari pers, stakeholder, DPRD, maupun elemen masyarakat," tegasnya.
Eri juga mengajak media massa untuk bersinergi dalam membangun Surabaya. Ia berharap media massa menjadi penyambung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
"Saya inginnya jurnalisme ke depan ini bisa mengubah Indonesia, bisa mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Jadi, sampaikan berita itu secara faktual tanpa memberikan tambahan dan pengurangan," tuturnya.
Pasalnya, kegiatan jurnalisme juga memiliki peran penting terhadap kemajuan dan pembangunan kota. Bahkan jurnalisme dapat menjadi penyebab kehancuran jika informasi yang disampaikan tak sesuai fakta.
"Terus sampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Saya berharap jurnalisme ke depan turut serta membangun kota ini melalui kalimat dan lisan yang dapat memberikan semangat," katanya.
Di lain hal, Eri mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan sebuah sistem pengangkatan jabatan. Sistem tersebut bersifat terbuka dan dapat diketahui publik. Salah satu indikator penilaian dalam sistem itu adalah output dan outcome Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Surabaya.
"Sekarang saya tengah membuat pengangkatan jabatan by sistem yang sifatnya terbuka. Jadi semua hasil kinerja PNS itu terekam. Ini yang mau saya bentuk," ungkap dia.
Eri Cahyadi berharap siapapun wali kotanya nanti, sistem penilaian pejabat dapat terus berjalan. Sehingga kenaikan jabatan PNS Pemkot Surabaya bukan karena faktor kedekatan dengan wali kota, melainkan berdasarkan hasil kinerja.
"Makanya saya bilang kepada teman-teman bahwa mendekati saya karena tujuan tertentu itu salah. Karena saya melepaskan jabatan seseorang bukan karena suka atau tidak, tapi melihat hasil output dan outcome kinerja pejabat tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Pemkot Surabaya Terbitkan Surat Perintah Mencoblos di Pilkada Serentak 2024
