Gresik - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa meminta pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan rencana subsidi pupuk difokuskan pada jenis urea dan NPK sesuai dengan hasil rekomendasi panja Komisi IV DPR.
Baca juga:
6 Ribu Petani Geruduk Gebyar Diskon Pupuk di Lamongan
"Kita mesti sadar bahwa sektor pertanian adalah sektor yang teruji mampu bertahan di tengah-tengah hantaman pandemi, dan kita berharap sektor ini bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi kedepannya. Ini poin yang harus pemerintah evaluasi segera," tutur Herry dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/6/2022).
Sebelumnya, pemerintah akan memfokuskan pemberian subsidi pupuk hanya kepada jenis pupuk urea dan NPK. Hal ini sempat disampaikan oleh Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto April lalu dan juga rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV.
Adapun pengalihan fokus pupuk subsidi oleh Pemerintah akan dilakukan mulai Juli 2022 mendatang. Herry mengingatkan keberpihakan pemerintah terhadap petani adalah keniscayaan.
"Keberpihakan pemerintah itu harus konkret terutama kepada petani, jika pupuk subsidi dicabut maka pemerintah bisa dibilang kurang peka," katanya.
"Jika pupuk subsidi ditiadakan maka dampaknya cukup besar kepada petani," tambah Herry.
Lebih lanjut pengamat sosial dan politik itu menyebutkan bahwa dengan adanya pencabutan pupuk subsidi maka berpotensi mengurangi produktivitas petani.
"Tentunya produktivitas petani akan terganggu karena harga pupuk yang selama ini disubsidi akan naik. Hal ini membuat sektor pertanian cenderung lesu dan kontraproduktif," kata Herry.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi belum bisa berkomentar soal pembatasan pupuk subsidi ini.
"Kami belum bisa berkomentar," kata Dedi saat dihubungi via sambungan telepon.
Baca juga:
Petani Bojonegoro Dapat Pupuk Murah, Full Senyum dong..
