Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi fokus melakukan percepatan penurunan dan penanganan stunting. Untuk mendorong program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan program "Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS)", di Pendopo Banyuwangi, Kamis (21/7/2022).
Peluncuran prgram tersebut diawali dengan penandatanganan pakta intergritas yang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa.
Hadir dalam peluncuran program tersebut Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso; Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi, anggota DPRD Banyuwangi, Kepala Puskemas, dan stakeholder lainnya.
"Sengaja kami undang semua, karena penanganan stunting harus dilakukan secara bersamaan. Stunting adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak, akan terjadi permasalahan dalam jangka waktu yang lama," kata Ipuk.
Dalam program BTS, terdapat 5 langkah yang yang terdiri atas 2 basis dan 3 pilar. Dua basis tersebut adalah bangun kolaborasi dengan semua pihak. Basis lainnya adalah upayakan secara maksimal menuju Banyuwangi zero stunting.
Sementara tiga pilar adalah identifikasi balita stunting (by name, by adress/coordinat, by problem). Kedua, perbaiki problem faktor penyebab stunting, misalnya masalah ekonomi, kondisi kesehatan, gizi, dan lainnya.
Pilar ketiga, ukur secara berkala tumbuh kembang janin hingga anak berusia di bawah 2 tahun atau 1.000 hari pertama kelahiran.
"Karena apabila stunting lebih dari 1.000 hari akan lebih sulit penanganannya," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan, tenaga dan sumber daya terbatas, karena itu harus ada skala prioritas penanganan dan pencegahan stunting.
Pertama adalah penanganan. Untuk penanganan prioritas utama adalah penanganan anak usia kurang dari 2 tahun. Prioritas kedua adalah anak usia 2 hingga 5 tahun.
Baca juga:
Ketua TP PKK Sidoarjo Ajak Warga Turut Serta Turunkan Angka Stunting
Penandatanganan pakta intergritas oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa.
Kedua adalah pencegahan. Untuk pencegahan prioritas pertama adalah Ibu hamil berisiko tinggi juga menjadi prioritas utama. Ibu hamil harus dipantau untuk memastikan tidak ada kelahiran dengan dengan berat badan lahir rendah (BBLR).
Sementara untuk prioritas kedua pencegahan adalah calon pengantin, dengan memberikan pendampingan dan konseling terkait stunting. Prioritas ketiga adalah remaja putri.
"Meski tenaga terbatas, tapi banyak yang bisa dilibatkan. Seperti organisasi wanita, misalnya Aisyiah, Muslimat, PKK, dan lainnya," jelas Ipuk.
Untuk mendukung program ini, Hari Belanja Pasar Tradisional dan UMKM yang digelar tiap bulan pada tanggal cantik diarahkan pada kebutuhan anak-anak stunting, seperti belanja susu, vitamin, makanan berprotein, dan lainnya.
Di tiap Hari Belanja mampu menghasilkan Rp700 juta, yang akan digunakan untuk sasaran 7 ribu balita, ibu hamil dan menyusui.
Tiap dua minggu sekali, lanjut Ipuk, akan dilakukan evaluasi. Bagaimana perkembangan stunting di tiap desa dan kecamatan. Data akan terus terupdate di database sehingga camat, kepala desa, kepala OPD bisa memantau.
"Saya akan memantau dan meminta laporan penanganan tiap dua minggu sekali," tambah Ipuk.
Program tersebut diapresiasi oleh BKKBN Pusat. Menurut Teguh, program BTS sangat tepat karena stunting persoalan serius.
"Kita hanya menyisakan waktu 18 bulan untuk mencapai penurunan stunting sesuai target Presiden. Ini membutuhkan terobosan dan inovasi. Alhamdulilah, konsep Banyuwangi sangat tepat," kata Teguh.
