Pixel Code jatimnow.com

2 Kali Paripurna LPP APBD 2021 Gagal Digelar, Ada Apa dengan DPRD Jember?

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Dwi Kuntarto Aji
Sidang Paripurna DPRD Jember gagal digelar karena tidak kuorum. (Foto: Dwi Kuntarto Aji/jatimnow.com)
Sidang Paripurna DPRD Jember gagal digelar karena tidak kuorum. (Foto: Dwi Kuntarto Aji/jatimnow.com)

Jember - Sudah dua kali sidang Paripurna pembahasan dan pengesahan LPP APBD 2021 gagal digelar. Hal ini karena tidak hadirnya beberapa anggota DPRD dalam sidang pada hari Minggu (31/7/2022) malam.

Atas kejadian ini, sejumlah legislator di DPRD sangat menyayangkan karena akan berimbas pada pembangunan di Kabupaten Jember.

Seperti yang disampaikan Budi Wicaksono Ketua Komisi C DPRD Jember. Ia menjelaskan gagalnya sidang Paripurna LPP APBD 2021 ini akan berimbas pada kondisi pembangunan di Jember.

"Padahal semalam saya sudah hadir, tapi masih gagal digelar dan tidak kuorum," jelas Budi saat dikonfrimasi pada Senin, (1/8/2022).

Ia melanjutkan, Fraksi NasDem menurutnya sudah datang semua dan memenuhi undangan sesuai jadwal dan tahapan yang ada.

"Kami hadir 5 orang dan 3 orang lainnya tidak hadir dan izin karena menghadiri agenda partai di pusat untuk pendaftaran peserta pemilu di KPU," terangnya.

Menurutnya kondisi ini sangat disayangkan, ia menilai hal ini bisa jadi dipicu kurangnya komunikasi pimpinan DPRD sampai gagalnya sidang paripurna ini.

Baca juga:
Nggowes 10 Km ke DPRD Jember, Petani Serahkan Sekarung Pupuk Non-Subsidi, Lho?

"Harusnya udah ada komunikasi sebelumnya untuk agenda ini, tetapi ini kami rasa tidak ada," tegasnya.

Polisiti NasDem ini menilai agenda pembahasan ini sudah bis berjalan jika ada komunikasi, namun yang terjadi sebaliknya.

"Malah kita sudah agendakan kemarin hari Jumat sampai skorsing 2 kali gagal dan semalam gagal lagi," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto enggan mengontari hal tersebut. Alasannya karena itu adalah persoalan internal di DPRD.

Baca juga:
Telat Ajukan Draf KUA/PPAS APBD 2023, Begini Penjelasan Bupati Jember

"Itu kan urusan DPRD bukan wewenang saya, tidak sopan kalau saya terlalu ikut campur," ujar Hendy.

Dirgahayu Ri 77 Bank Jatim

Ketika ditanya keharmonisan dengan legislatif, Hendy mengaku bahwa eksekutif dan legislatif masih sangat harmonis dan tidak ada konflik apapun.

"Seperti yang dilihat sejak awal dalam pemerintahan saya selama ini, tidak pernah berkonflik dengan DPRD dan masih harmonis kok, " tutupnya.

Peristiwa

Kasus PMK di Lamongan Terus Menurun

Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Lamongan mulai melandai. Selain angka kesembuhan, sejumlah kecamatan juga mulai terbebas dari momok PMK.