Pixel Code jatimnow.com

Rek, Jangan Mau Dimintai Fotokopi KTP dan KK, Wali Kota Surabaya Bilang Begini

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Ni'am Kurniawan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Foto: Humas Pemkot Surabaya)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Foto: Humas Pemkot Surabaya)

Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan kepada warga untuk tidak memberikan fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK) kepada petugas di kecamatan maupun kelurahan.

Hal itu bermula dari keluhan para Kader Surabaya Hebat saat akan menerima insentif sebagai warga MBR (masyakata berpenghasilan rendah) ketika bertemu dengan Eri dan Ketua PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya.

"Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, nggak usah dike'i (jangan diberi). Saya haramkan lurah, camat dan Puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” ucap Eri dalam keterangan resmi yang diterima jatimnow.com, Rabu (3/8/2022).

Karena, lanjut Eri, data nomor induk kependudukan (NIK) MBR itu sudah pasti terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Oleh karena itu, lurah, camat dan Puskesmas tak perlu lagi meminta salinan KTP atau KK warga yang akan dibantu.

Baca juga:
Saat Wali Kota Eri Cahyadi Blusukan Bagi-bagi Bendera Merah Putih di Tambaksari

Eri juga menjelaskan, pendataan warga itu harus sudah terintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan hingga ke OPD terkait. Masih adanya sistem administrasi manual tersebut, menurutnya ada yang perlu diperbaiki dan evaluasi, agar pelayanan ke depannya semakin baik.

"Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smartcity yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” jelasnya.

Baca juga:
14 Kanal Pengaduan Pemkot Surabaya "Sambat Nang Cak Eri", Pertama dalam Sejarah

Untuk diketahui, setelah menerima kunjungan dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, kemarin (1/8/2022), Pemkot Surabaya mendapat apresiasi, karena memberi insentif senilai Rp400 ribu kepada KSH. Menurut Wamenkes RI, dr. Dante, insentif Pemkot Surabaya paling tinggi ketimbang kota-kota lain di Indonesia.

"Menurut beliau insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang nggak dapat. Beliau juga mengatakan, terkait insentif itu akan disampaikan dalam rapat di sana (pusat), untuk bentuknya kami belum tahu pasti,” pungkasnya.