jatimnow.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) kembali menegaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran.
Mas Dhito mengatakan, bantuan sosial (bansos) itu tidak untuk sanak saudara atau keluarga terdekat perangkat. Sebagaimana isu yang selama ini sering muncul, penerima bantuan merupakan keluarga dekat perangkat.
"Saya minta dan menghimbau bagi teman-teman kepala desa, perangkat desa, RT, RW untuk tidak memberikan bansos kepada keluarga atau sanak saudaranya. Kecuali yang bersangkutan memang betul-betul membutuhkan," tegas Mas Dhito dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (28/9/2022)
Pernyataan itu disampaikan Mas Dhito saat memimpin rapat penyaluran BLT BBM di Pemkab Kediri pada Selasa (27/9/2022). Dia pun mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih teliti dalam penyaluran bantuan sosial.
"Hati-hati dalam menentukan penerima bantuan sosial," pesannya.
Mas Dhito mengungkapkan, saat ini jumlah aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan komplain terkait jalan. Bahkan, dikatakan dalam sehari bisa mencapai 50 aduan.
Supaya penyaluran bansos itu tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri akan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan terkait data penerima. Rencana verifikasi dan validasi kelayakan penerima bansos akan dimulai 17 sampai 31 Oktober 2022.
Dalam pelaksanaan verifikasi itu, Mas Dhito meminta pemkab menyiapkan tim untuk melakukan verifikasi ulang. Dikhawatirkan, bilamana data yang diterima dari desa langsung dikirimkan ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang, masih terjadi penyaluran tidak tepat sasaran.
Sementara dalam rapat sore itu, dari 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri diketahui masih ada 107 desa yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM. Sebanyak 107 desa itu tersebar di 26 kecamatan.
Dari data itu, paling banyak di Kecamatan Mojo, yaitu 20 desa. Kemudian Kecamatan Plemahan sebanyak 16 desa. Kecamatan Puncu 8 desa, Kecamatan Gurah, Kayen Kidul, Pare dan Plosoklaten masing-masing 6 desa.
Dari data desa yang belum mengirimkan verifikasi BLT BBM itu, ada kecamatan yang semua desanya belum mengirimkan verifikasi. Mas Dhito menyayangkan hal itu, pihaknya pun mengistruksikan kepada Inspektorat dan DPMPD mengingatkan camat yang bersangkutan.
Mas Dhito meminta supaya camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM. Dia meminta tidak lebih dari tanggal 17 Oktober verifikasi BLT BBM itu harus selesai.
Baca juga:
Produktivitas Padi di Kediri Terus Naik Melalui Program DITO
"107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja," tutur bupati milenial itu.
Dalam proses verifikasi itu, Mas Dhito meminta kepolisian, kejaksaan dan inspektorat membantu dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi dan mengawal supaya bantuan sosial tepat sasaran.
Mas Dhito kembali meminta dalam proses verifikasi itu ada penekanan bahwasanya tidak diperbolehkan kepala desa, perangkat desa, RT maupun RW memberikan bantuan kepada keluarga atau sanak saudaranya.
"Kecuali memang betul-betul membutuhkan dan harus dilampiri bukti," bebernya.
Mas Dhito menegaskan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam melakukan verifikasi dan penyaluran BLT BBM. Masyarakat yang boleh menerima bantuan merupakan mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) satu.
Sebagaimana diketahui, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk BLT BBM itu sebanyak Rp100 miliar. Dana itu Rp73 miliar dari pemerintah pusat dan Rp27 miliar dari APBD Kabupaten Kediri.
Baca juga:
Mas Dhito Ajak Masyarakat Sukseskan Pembangunan Infrastruktur di Kediri
"Jangan sampai bantuan yang menyentuh Rp100 miliar itu tidak tepat sasaran. Tolong dipahami bersama memverifikasi, memvalidasi itu menjadi kunci," tambah Mas Dhito.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana mengungkapkan, pada Tahun 2022 jumlah DTKS ada sebanyak 47 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 782.101 jiwa.
Jumlah DTKS itu, lanjut Dyah, turun dari data 2021 yang secara prosentase jumlahnya sekitar 53 persen. DTKS yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial itu pun akan terus diupdate melalui proses verifikasi yang dilakukan.
"Jadi pada Desember ada kemungkinan nama-nama yang kemarin (saat penyaluran BLT BBM) menerima akan terhapus, dan itu yang memang tidak layak menerima," urainya.
(ADV)
