jatimnow.com - Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menggelar konferensi nasional bertajuk 'Komunikasi Digital: Peluang dan Tantangan Bagi Kemanusiaan'.
Selain kegiatan tersebut juga dilakukan deklarasi komunikasi kebangsaan dalam menjaga keutuhan negara melalui kebebasan hak asasi manusia dalam berkomunikasi.
Kegitan yang dihadiri oleh puluhan pengurus ISKI dari Indonesia bagian timur itu, dibuka langsung secara daring oleh Menteri Komunikasi dan informatika Indonesia (Menkominfo) Johnny G. Plate.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan, kesatuan dan solidaritas masyarakat Indonesia," ujar Ketua Umum PP ISKI, Dadang Rahmat Hidayat di Surabaya, Senin (7/11/2022).
Menurut Dadang, acara yang juga menjadi ajang silaturahmi akademisi, peneliti, ahli, profesional, praktisi, mahasiswa program doktor dan magister itu juga pengambil kebijakan di bidang komunikasi, NGO atau lembaga masyarakat yang didirikan dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat luas.
"Deklarasi komunikasi kebangsaan merupakan kegiatan lanjutan dari deklarasi komunikasi kebangsaan di Aceh pada 2019. ISKI Pusat dan ISKI Jatim menguatkan kolaborasi inklusif keilmuan dan praktik profesi komunikasi yang makin dinamis, serta menguatkan kolaborasi dan kampus komunikasi dunia," bebernya.
Dadang menambahkan, komunikasi digital telah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Interkonektivitas, kecepatan, dan volume yang semakin besar menandai transformasi dari komunikasi sebelumnya ke arah komunikasi berbasis digital.
"ISKI berupaya untuk membangun tafsir dan paradigma berpikir tentang komunikasi diera digital, memberikan tantangan sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia dan kemanusiaan melalui 11 panel diskusi," ungkapnya.
Sementara Ketua ISKI Jatim, Prof Rachma Ida menyebut, konferensi ini menjadi tujuan dan langkah untuk memprediksikan potensi konflik di tahun politik ini.
Pihaknya mendorong kepada pemerintah dan masyarakat agar tidak larut dalam naiknya potensi tersebut sehingga dapat menumbuhkan komunikasi yang harmoni.
"Kita berharap dalam mengantisipasi hal itu pemerintah agar tidak terlalu over di dalam mengenakan pasal-pasal kebebasan berpendapat," ungkapnya.
"Selain itu, kami mengajak masyarakat agar berhati-hati dan bertanggung jawab atas kebebebasan berkomunikasi tersebut. Karena hingga saat ini masih banyak informasi hoaks yang perlu dicermati agar tidak menyulut perpecahan suatu negara yang diakibatkan dadi kegagalan suatu negara terjadi hanya karena salah komunikasi," pungkas Prof Rachma.
