jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Kediri resmi mengoperasikan dua pos pemadam kebakaran (Damkar) baru di Kecamatan Grogol dan Ngadiluwih. Ini untuk mengcover kebakaran di sebeah barat Sungai Brantas dan Kediri bagian selatan.
Pos baru ini berada di Kecamatan Grogol dan Ngadiluwih. Di sana masing-masing disiagakan 11 personel yang dibagi dalam tiga regu, dengan satu unit mobil Damkar.
“Dua pos baru di Grogol dan Ngadiluwih sudah mulai dioperasionalkan awal pekan ini," ujar Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sutrisno, Jumat (13/1/2023).
Penambahan pos Damkar baru itu merupakan realisasi janji Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat melakukan kunjungan di kantor pemadam kebakaran Kecamatan Pare, pada 2021 lalu.
Selama ini peristiwa kebakaran hanya dicover oleh satu pos utama di Pare yang memiliki 15 personel dengan dua unit mobil Damkar.
Jaraknya cukup jauh bila kebakaran terjadi di barat Sungai Brantas, seperti Banyakan, Grogol dan Tarokan. Atau Kediri bagian selatan di antaranya Ngadiluwih, Kras dan Kandat yang merupakan perbatasan Kediri-Blitar. Belum lagi kondisi jalanan yang kian padat turut memperlambat waktu.
Baca juga:
Pemkab Kediri Angkat Duta Genre Sebagai Role Model Lingkungan Remaja
Sering kali untuk menjangkau kejadian kebakaran yang terjadi di dua wilayah ini, menurut Joko, pihaknya mendapat bantuan dari unit pemadam kebakaran dari Pemkot Kediri.
Dengan hadirnya pos baru ini diharapkan dapat memenuhi standart response time atau waktu tanggap terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadaman tidak lebih dari 15 menit dari pos terdekat. Selain itu, juga meminimalisir kerugian akibat kebakaran.
"Selama ini, dari kejadian kebakaran yang sesuai respon time kita masih 60 persennya," ucapnya.
Baca juga:
Serahkan Sertifikat PTSL di 2 Desa, Pemkab Kediri Beri 3 Pesan Penting
Untuk diketahui, armada mobil Damkar yang ada di Pos Ngadiluwih memiliki kapasitas air 2500 liter, sedang untuk armada di Pos Pare dan Pos Grogol berkapasitas 5000 liter
Untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, lanjut Joko, pihaknya secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa. Kemudian, untuk fasilitas umum yang tidak dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR) maupun hidran air, hasil inventarisir langsung dilaporkan ke instansi terkait.
