Pixel Codejatimnow.com

Cawapres, PB PPKN Minta Ma'ruf Amin Mundur dari Jabatan Rais Aam

Editor : Arif Ardianto  Reporter : Farizal Tito
Ketua Dewan Penasehat PB PPKN Choirul Anam saat jumpa pers di Surabaya
Ketua Dewan Penasehat PB PPKN Choirul Anam saat jumpa pers di Surabaya

jatimnow.com - Terpilihnya Ma'ruf Amin, sebagai Cawapres pendamping Capres Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, menjadi perhatian serius kalangan Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyyah (PB PPKN).

Khususnya, jabatan yang disandang KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU. Sehingga untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahfahaman antar tokoh ulama PBNU dan mematuhi aturan yang ada dalam AD/ART NU.

Choirul Anam Ketua Dewan Penasehat PB PPKN, saat menggelar konferensi pers di Surabaya Minggu (12/8/2018). mengimbau agar KH Ma'ruf Amin untuk segera menyelesaikan (atau menyerahkan) jabatan Rais Aam kepada Wakil Rais Aam, melalui Musyawarah NU.

"Kami berharap pengganti rais aam adalah kiai yang memiliki daya juang dan bisa menyelamatkan NU serta bisa menjadi penyambung suara langit," kata Cak Anam sapaan akrab Choirul Anam.

Ia meyakini, Kiai Ma ruf Amin itu selaku tokoh ulama yang paling faham dan mengerti qunun asas sehingga langkah-langkah yang harus ditempuhnya sestelah dirinya menyatakan siap mendampingi Jokowi untuk maju dalam pilpres untuk periode selanjutnya.

"Kami yakin beliau faham demi menjaga ketenangan dan keutuhan ahdliyin, serta terjaganya orisinalitas wasiat al- maghfur lahum para ulama sepuh yang telah berjuang keras membawa NU kembali ke khitthah 1926. Karena dari sisi tata-nilai dan qonun asasi, posisi Rais Aam adalah jabatan tertinggi di lingkungan NU sekaligus amanah yang harus ditunaikan dalam masa khitmad tertentu," paparnya.

Namun, mantan ketua PW GP Ansor Jatim ini juga menyanyangkan jika Kiai Ma'ruf telah melibatkan diri dalam jabatan politik praktis yang kemungkinan besar akan membelah pandangan nahdliyin menjadi dua dalam satu kelompok yang bisa menganggapnya sebagai berkah dan nikmat yang patut disyukuri, namun di sisi lain menerima sebagai musibah yang mengancam terpecahnya ukhwah nahdliyah.

"Diikat terlebih dulu dengan ikrar, janji dan bai'at serta dibalut kontrak jam'iyah, yang tidak boleh dikonversi langsung maupun tidak langsung dengan jabatan politik apapun," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Cak Anam, sebaiknya Kiai Ma'ruf Amin tidak perlu mengajak atau menganjurkan warga NU yang telah dewasa dalam menentukan pilihan politiknya kepada beberapa partai politk. Bahkan telah banyak kader NU yang membangun karier di beberapa partai politik, untuk diajak kembali ke PKB.

"Ajakan Kiai Ma'ruf itu, akan menimbulkan goncangan dan kesan kuarang baik. Bahkan, bisa jadi, Kiai Ma'ruf akan distigma tidak amanah dalam membawa misi pendahulunya, terutama para muassis NU," tegasnya.

Reporter: Fahrizal Tito
Editor: Arif Ardianto


Baca juga:
Golkar Jatim Mantap Usung Airlangga Jadi Capres 2024