Pixel Codejatimnow.com

Musrenbang RKPD 2024, Ini 3 Fokus Pemkab Trenggalek

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Bramanta Pamungkas
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat membuka Musrenbang RKPD. (Foto: Kominfo Trenggalek)
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat membuka Musrenbang RKPD. (Foto: Kominfo Trenggalek)

jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Kampoeng MTS agrowisata, Desa Karanganom, Kecamatan Durenan.

Musrenbang ini digelar untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tahun 2024 mendatang. Dalam Musrenbang ini Pemkab Trenggalek mengusung tema besar pelestarian alam, mendekatkan pelayanan, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan usulan yang diberikan harus sensitif terhadap beberapa indikator pembangunan yang ada.

Salah satu contohnya adalah indeks pembangunan ekonomi inklusif yang didalamnya terdapat presentase pekerja lulusan SMA, sehingga harus ada kesetaraan yang didorong.
Progran kewirausahaan perempuan juga harus terus didorong melalui program 5000 pengusaha perempuan anaty femalepreneur.

"Kemudian kemiskinan ekstrem 1,5 persen harus dipastikan bahwa 2024 bener-bener bisa tuntas. Baik dengan membantu meringankan beban mereka ataupun juga menambah penghasilan," ujarnya, Selasa (14/3/2023).


Pemerintah juga berupaya memberikan program subsidi bunga dan dibantu untuk mendapatkan KUR. Hal ini dilakukan untuk membantu warga yang membutuhkan modal guna membuka usaha. Tak hanya modal, Pemkab juga akan mencarikan pasar bagi mereka.

"Sehingga nanti ketika mereka diberi modal diberi pekerjaan nanti benar-benar ada yang beli tidak ada alasan mereka tidak mendapatkan pendapatan," tuturnya.

Baca juga:
Kabupaten Trenggalek Borong 3 Penghargaan pada TOP BUMD Award 2024

Di sisi lain untuk meningkatkan pelayanan, Pemkab Trenggalek juga telah memulai dengan mendekatkan pelayanan melalui program Mening Deh.

Bupati yang akrab dipanggil Mas Ipin juga menambahkan pelayanan yang ada telah diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Dimana masyarakat bisa ikut memberikan penilaian langsung kepada OPD maupun ASN yang akan menentukan pendapatan yang diterima oleh ASN tersebut.

"Silakan akses skm.trenggalekkab.go.id. Di sana harapannya PNS ini nanti ketemu siapapun dia memberikan pelayanan dengan baik biar bintang 4 dan TPP-nya bisa penuh," ungkapnya

Evaluasi di sektor lain juga terus dilakukan, khususnya pada indikator yang masih berada di zona merah yakni tingkat pengangguran terbuka. Hal ini akibat adanya shifting dari pekerja formal ke informal.

Baca juga:
Mas Ipin Safari Ramadan Tinjau Infrastruktur di Munjungan

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menerima saran dari BPS untuk memperbanyak event terutama pengoptimalan event di tempat wisata. Mengingat indikator yang ada mengukur pendapatan dari desa ke kota, sehingga bagi pengangguran atau orang yang tidak bekerja tapi berjualan bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan dari event tersebut.

"Dengan begitu masyarakat juga akan merasakan secara langsung maupun tidak langsung dari event tersebut," pungkasnya.