Pixel Code jatimnow.com

Persebaran Sekolah Tidak Merata, Sistem Zonasi PPDB Tidak Cocok Diterapkan

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Ni'am Kurniawan
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Jordan Batara Goa dan anggota DPRD Surabaya, Budi Leksono, dalam pertemuan dengan warga Dupak Masigit, Kota Surabaya.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Jordan Batara Goa dan anggota DPRD Surabaya, Budi Leksono, dalam pertemuan dengan warga Dupak Masigit, Kota Surabaya.

jatimnow.com - PPDB Online untuk siswa SMP maupun SMA di daerah Dupak Masagit Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya menyisakan sejumlah permasalahan.

Dua politisi PDI Perjuangan yang melakukan kunjungan ke wilayah tersebut menilai sistem zonasi tersebut tidak sesuai diterapkan di beberapa wilayah di Kota Surabaya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Jordan Batara Goa menjelaskan, sistem zonasi tidak sesuai dengan kondisi eksisting SMA di Kota Surabaya.

“Ada kecamatan yang wilayahnya sampai terkumpul ada 6 SMA. Namun ada pula 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri sama sekali. Artinya, sekolah SMA ini memang tidak merata,” ucap Jordan, usai menggelar pertemuan dengan warga RW 2 Dupak Masigit, Kota Surabaya, Minggu (16/7/2023) malam.

Pihaknya berencana untuk mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tahun depan untuk didirikan sekolah setingkat SMA di wilayah tersebut , agar mudah diakses oleh warga setempat.

Baca juga:
PDI Perjuangan Jatim Usulkan Zulmi - Rasyid Maju Pilkada Probolinggo

Hal senada juga diungkapkan Budi Leksono, anggota DPRD Surabaya, yang turut bersama Jordan Batara Goa, malam tadi.

“Ada lahan kosong yang bisa dijadikan lokasi didirikannya sekolah setingkat SMP dan SMA,”tutur Budi Leksono.

Masalah pendidikan ini, menurut anggota Komisi A, memang penting karena menyangkut hak yang seharusnya bisa didapatkan semua warga negara tanpa kecuali.

Baca juga:
11 Bakal Calon Kepala Daerah di Jatim yang Dapat Surat Tugas PDI Perjuangan

Selain itu, pihaknya bersama Jordan, juga memberikan bantuan kepada warga setempat untuk kegiatan sosial masyarakat.

Kedua politisi PDI Perjuangan ini juga akan mengawal penyelesaian status tanah PT KAI di wilayah tersebut, agar tetap berpihak pada kepentingan warga setempat.