jatimnow.com - Pemkab Tulungagung akan mengusulkan tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun ini.
Dalam rekrutmen sebelumnya, formasi yang tersedia mayoritas untuk guru dan tenaga kesehatan. Padahal masih terdapat ratusan tenaga teknis dan administrasi di lingkup Pemkab Tulungagung yang masih berstatus honorer.
Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, selama tiga tahun terakhir Pemkab Tulungagung telah mengusulkan guru honorer dan tenaga kesehatan honorer untuk menjadi P3K.
Jumlah guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi P3K mencapai 2.400 orang. Meskipun begitu hingga saat ini masih ada guru dan tenaga kesehatan yang berstatus honorer.
"Kalau guru dan tenaga kesehatan yang diangkat menjadi P3K di Pemkab Tulungagung jumlahnya sudah banyak sekali. Tapi kami juga akan tetap mengusulkan guru dan tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer," ujarnya, Jumat (18/08/2023).
Baca juga:
Video: Kehilangan Handphone saat Berebut Tumpeng Hari Jadi Tulungagung
Pemkab juga masih memiliki banyak tenaga teknis dan administrasi yang statusnya honorer. Mereka selama ini jarang tersentuh dalam usulan P3K.
Total tenaga teknis dan administrasi yang berstatus honorer di Pemkab Tulungagung cukup banyak mecapai 900 orang.
"Tahun ini kami akan usulkan tenaga teknis dan administrasi untuk diangkat menjadi P3K. Kasihan mereka, karena selama ini jarang tersentuh, skema pengangkatan hanya ada dua yakni melalui CPNS dan P3K. Kalau P3K mereka akan digaji melalui APBD," jelasnya.
Disinggung apakah APBD Tulungagung masih mampu mengcover belanja pegawai, Maryoto mengaku bahwa beban belanja pegawai Pemkab Tulungagung memang cukup tinggi.
Baca juga:
Berebut Tumpeng Hari Jadi Tulungagung, Cewek Ini Malah Kehilangan Handphone
Namun di sisi lain, jumlah ASN yang pensiun juga banyak. Artinya dimungkinkan APBD masih mampu mengcover belanja pegawai.
"Rata-rata tiap tahun ASN Pemkab Tulungagung yang pensiun itu mencapai 500 hingga 700 orang. Maka dari itu, kami akan hitung kekuatan APBD terkait belanja pegawai," pungkasnya.
