jatimnow.com - Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai salah satu perusahaan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo akan memberlakukan Key Performance Indikator (KPI) sebagai instrumen penilaian kinerja pegawai.
KPI ini akan mendorong terwujudnya profesionalitas serta efektivitas kinerja para pegawai.
Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo sendiri telah berkomitmen untuk mewujudkan Good Coorporate Gavernance (GCG), ini sekaligus menjawab tantangan besar, yakni target serapan Umbulan di tahun keempat (1.200 Lps), dimana untuk mencapai hal tersebut, harus diiringi dengan konsep kedisplinan pegawai yang berkualitas.
Hal ini dikatakan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Delta Tirta, Laily Agustin SE.
Ia juga menyampaikan mengenai upaya mendorong profesionalitas dan efektivitas kinerja pegawai ini.
“Kami telah melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap pegawai di Perumda Delta Tirta, dengan melakukan asesmen terhadap semua pegawai tanpa terkecuali, mulai yang berstatus kontrak hingga kelas manager. Hal tersebut kami lakukan untuk mengetahui secara spesifik moral kerja semua pegawai, karena ke depan akan kami berlakukan KPI sebagai instrumen untuk menjaga profesionalitas pegawai dalam bekerja guna memenuhi target Perusahaan tahun 2024 dan seterusnya," ungkap, Senin (11/12/2023).
Laily melanjutkan, bahwa pemberlakuan KPI merupakan bagian dari upaya mewujudkan Good Coorporate Governance di Perumda Delta Tirta, sebagai bagian dari Perusahaan Daerah BUMD harus dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola dan peraturan perundang-undangan.
Baca juga:
Pasokan Air Sumber Umbulan ke Perumda Delta Tirta Sidoarjo Turun, Ini Akibatnya
"Salah satu output dari asesmen pegawai yang dilakukan adalah untuk mengetahui potensi pegawai berdasarkan kualifikasi, disiplin ilmu masing-masing pegawai, sehingga langkah pertama yang akan dilakukan adalah dengan memposisikan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan potensinya," tuturnya.
Ia menambahkan, untuk memberlakukan KPI, selain dilakukan assessment terhadap semua pegawai, Perumda Delta Tirta juga membentuk standar operasional prosedur (SOP) di semua bidang yang ada.
“Efektivitas pemberlakuan KPI tinggal beberapa saat lagi karena semua pra-syarat sudah dipersiapkan, mulai dari asesmen pegawai hingga standar operasional prosedur (SOP) setiap bagian," ucapnya.
KPI merupakan pilihan sistem oleh direksi berdasarkan Amanah dari Kuasa Pemilik Modal (KPM), yaitu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Baca juga:
Tewas Bersimbah Darah, BPPD Sosialisasikan Pajak, Terapkan Penilaian Sistem KPI
Dilanjutkan Laily, di berbagai forum KPM telah disampaikan bahwa semua BUMD harus dikelola dengan professional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki moral kerja pegawai dengan membuat standar kepegawaian yang professional.
“Kami diberikan target oleh KPM dalam memanage pegawai, selain harus dapat tegas memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar disiplin pegawai, KPM mendorong agar semua karyawan dapat bekerja secara professional," tutupnya.
