jatimnow.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung, Rabu (24/4/2024). Hasilnya, indeks risiko bencana di Jatim telah turun selama 5 tahun terakhir.
Dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini, acara ini dihadiri oleh 2 ribu peserta yang mencakup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari 24 provinsi, kementerian/lembaga, kepala daerah, TNI/Polri, Basarnas, profesional, pakar, dan segenap organisasi bidang kebencanaan.
Dalam Rakornas tersebut, dibahas 5 tema penting yakni kebijakan dan strategi, pra bencana, kedaruratan dan logistik, pascabencana, dan tata kelola penanggulangan bencana.
Usai Rakornas, Adhy menyampaikan, Pemprov Jatim sejauh ini telah menaruh perhatian khusus pada penanggulanan bencana. Dari sisi kebijakan, pihaknya memasukkan indeks risiko bencana sebagai indeks kinerja utama gubernur dan wakil gubernur.
Bahkan Indeks Risiko Bencana Jawa Timur tercatat terus menurun setiap tahunnya dalam waktu 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2023 Indeks Risiko Bencana Jawa Timur berada pada angka 101,65, turun sebesar 7,04 poin dari tahun 2022 yakni sebesar 108,69.
"Penurunan Indeks Risiko Bencana dari tahun ke tahun menandakan bahwa Pemprov Jatim semakin serius dalam menanggulangi bencana,” kata Adhy.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim, kata Adhy, juga telah menerbitkan 2 surat keputusan gubernur di antaranya adalah SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang klaster logistik penanggulangan bencana provinsi Jatim dan berikutnya adalah SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi Jatim.
Baca juga:
Maksimalkan Penanganan Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Pasuruan Naik Tipe A
"Kedua surat keputusan itu merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana yang ada di Jatim," ucapnya.
Senada, Wapres RI Ma'aruf Amin menyampaikan, penurunan resiko bencana harus dijadikan sebagai indikator kinerja kepala daerah.
"Dibutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat dari resiko bencana," katanya.
Baca juga:
Upaya Daop 8 Antisipasi Bencana: Terjunkan Tim hingga Petakan Perlintasan Rawan
Ia juga berpesan agar dalam penanganan bencana harus dilakukan secara serentak, cepat, aman dan akurat. Sinergitas antar instansi dan elemen masyarakat juga dibutuhkan.
Pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan, juga harus dimanfaatkan dalam pencegahan resiko bencana karena dinilai akurat dan valid dalam pemetaan dan pendeteksian dini.
Turut hadir dalam acara ini, sejumlah Bupati/Walikota dan Pj. Kepala Daerah di Jatim, Kalaksa BPBD Prov. Jatim dan Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim.
URL : https://jatimnow.com/baca-67786-indeks-risiko-bencana-di-jatim-selama-5-tahun-terakhir
