Pixel Code jatimnow.com

Komisi A DPRD Jatim Imbau KPU Tingkatkan Sosialisasi Jelang Pilgub 2024

Editor : Zaki Zubaidi  
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Budiono. (Foto: dok. jatimnow.com)
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Budiono. (Foto: dok. jatimnow.com)

jatimnow.com - Komisi A DPRD Jatim meminta KPU Jawa Timur untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Hal ini dianggap penting agar seluruh lapisan masyarakat lebih siap dan memahami proses pemilihan yang akan berlangsung.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Budiono menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pilgub 2024 sangat bergantung pada sejauh mana KPU mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama terkait jadwal, prosedur, dan pentingnya partisipasi aktif.

"Masih banyak masyarakat yang kurang memahami detail proses pemilu, khususnya terkait mekanisme pendaftaran, syarat calon, dan aturan baru yang diterapkan KPU," kata Budiono, Selasa (27/8/2024).

Lanjut Budiono, sosialisasi adalah kunci untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan tidak ada masyarakat yang bingung dalam menjalankan hak pilihnya.

Baca juga:
DPRD Jatim Ingatkan Pejabat Eselon II yang Baru Dilantik: Ikuti Arahan Gubernur

Budiono juga menyoroti pentingnya menjangkau pemilih di daerah terpencil dan mereka yang kurang mendapatkan akses informasi.

Ia pun meminta KPU menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, hingga sosialisasi langsung ke desa-desa.

Selain itu, Budiono juga mendorong KPU untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjalankan program sosialisasi.

Baca juga:
DPRD Jatim Prihatin Pasien Cuci Darah di Banyuwangi Meningkat

"Kolaborasi dengan berbagai pihak akan mempermudah penyampaian informasi ke masyarakat. Kami harap semua elemen bisa terlibat aktif dalam mengawal Pilgub ini," tambah pria kelahiran Bojonegoro ini.

Dalam kesempatan ini, KPU Jawa Timur juga diharapkan memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok khusus seperti pemilih disabilitas, pemilih pemula, dan masyarakat adat yang sering kali terlewat dalam program sosialisasi.