Pixel Code jatimnow.com

Pj Wali Kota Malang Sebut Rehabilitasi Puluhan Gedung SD dan SMP segera Terwujud

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Gerhana
Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST MM. (Foto: Prokopim Pemkot Malang)
Pj Walikota Malang, Iwan Kurniawan, ST MM. (Foto: Prokopim Pemkot Malang)

jatimnow.com - Pembenahan gedung sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Malang, segera direalisasikan. Ada dua kategori rehab yang akan dilakukan, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MM mengatakan, hasil survei yang sudah dilakukan, terdapat sejumlah 10 SD dan 1 SMP masuk ke dalam kategori perencanaan jangka pendek. Sedangkan, untuk kategori perencanaan jangka panjang terdata 41 bangunan SD harus direnovasi.

Perencanaan jangka panjang ini akan dimulai di bulan Januari dan ditargetkan selesai pada akhir tahun, Desember 2025. Pihak-pihak terkait terutama dalam rangka penyaluran CSR juga akan dilibatkan.

"Rapat koordinasi (rakor) bersama perangkat daerah sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam rakor tersebut juga dipaparkan data sekolah dasar dan menengah yang darurat untuk diberikan tindakan renovasi. Tentunya sudah melewati tahapan survei lokasi dan saat ini memasuki tahap konsultasi," kata Pj Iwan, Sabtu (14/9/2024).

Baca juga:
Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Dukung Perkembangan Gim Lokal Lewat MCC

Dari data yang ada, Pj Iwan menyampaikan, bahwa dalam upaya merealisasikan program di bidang pendidikan ini akan dilakukan pendetailan data. Urgensi itu dilatarbelakangi agar target yang dituju tepat sasaran.

"Saya harap program pembangunan rehabilitasi ini dapat segera dilaksanakan. Saya merasa untuk kemajuan pendidikan Kota Malang, tidak lepas dari kesejahteraan para murid yang juga menjadi kewajiban saya," katanya.

Baca juga:
3 Kali Raih SAKIP Predikat A, Pj Wali Kota Malang Apresiasi Kinerja Pemkot

Lebih lanjut, Pj Iwan menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan percepatan program.

"Secepatnya regulasinya akan dirancang secara clear, supaya setelah ini bisa berkomunikasi dengan para stakeholder, BPK, dan yang lainnya untuk diajukan ke tingkat provinsi," jelasnya.