jatimnow.com - Aksi demonstrasi yang menyuarakan soal tuntutan pengusutan dana hibah di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) beberapa hari terakhir menuai pro kontra.
Sebagian masyarakat menyayangkan aksi demo dilakukan di tengah musim kampanye, yang disepakati dan diikrarkan Pilkada Damai. Pun, ada yang menyuarakan dukungan agar penegak hukum untuk mengusut para provokator atau penggerak yang sengaja bermain.
Sekjen Kelompok Barisan Gus dan Santri (Bagus) Yusuf turut memberikan kritik terhadap sekelompok kecil yang melakukan demo. Dia menilai aksi itu tak netral, di tengah situasi yang diharapkan tentram dan damai.
"Soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, kami sangat mendukung. Namun, tetap harusnya tidak dilakukan saat ini," kata Yusuf, Rabu (2/10/2024).
Menurut dia, kasus hukum tidak bisa dikaitkan dengan politik. Apalagi sengaja menjatuhkan paslon tertentu dengan aksi demonstrasi yang tidak fair.
"Saya dapat informasi jika provokatornya pendukung salah satu paslon. Ini jelas-jelas tidak baik," tegasnya.
Baca juga:
Jelang Pilkada 2024, Pj Wali Kota Malang Fokus Pengendalian Inflasi
Mengulangi kalimatnya, ia menegaskan aksi demonstrasi belakangan ini tidak mendidik.
"Terlebih karena dilakukan pada momentum Kesaktian Pancasila, juga di tahun politik, tidak elok," ucapnya.
Lanjut dia, bahwa setiap orang berhak menyuarakan aspirasi memang benar, itu bagian dari demokrasi. Namun seharusnya tidak dilakukan pada tahun politik, apalagi jika ditunggangi paslon tertentu.
Baca juga:
Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Jember Libatkan Kelompok Masyarakat
Soal nama Khofifah Indar Parawansa yang dibawa-bawa, Yusuf menegaskan bahwa hal itu juga kurang fair. Jelas-jelas masyarakat masih mencintai Khofifah dan tahu mana yang salah atau benar. Hal itu didasarkan pada hasil survei saat ini.
Untuk diketahui, aksi demo terjadi di Surabaya belum lama. Di duga penyampaian pendapat itu ada yang memanfaatkan.
