jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Jember sempat meraih award atau penghargaan Universal Health Coverege (UHC) dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin di Jakarta, pada tanggal 8 Agustus 2024 lalu, karena mampu mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 98 persen.
Namun ternyata fakta berbeda. Dari 300 ribu jiwa yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Jember, tidak semuanya terbayarkan atau belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota Komisi D DPRD Jember, Mufid menyayangkan perihal ini. Data yang diserahkan terkait Award ini seharusnya sesuai dengan apa yang ada.
Awalnya, Mufid mengaku merasa bangga, Pemkab Jember mendapat penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat itu.
"Jadi dengan penghargaan yang didapat, kalau saya gambarkan dengan film India, penonton tepuk tengan, ternyata di balik cerita itu hanya omdo (omong doang)," ungkapnya, Selasa (7/1/2025).
Menurutnya, ratusan masyarakat peserta BPJS yang dimasukkan dalam daftar Pemkab Jember ternyata hanya didaftarkan, tapi tidak terbayarkan.
"Kami cukup bangga, artinya Jember memperoleh penghargaan. Namun demikian, setelah hearing dengan BPJS ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Kosong," bebernya.
"Ternyata di bulan Mei, ada pendaftaran besar-besaran mencapai 300 ribu, yang kemudian tidak terbayar. Kalau tidak salah 198 ribu, tapi hanya sebagai formalitas. Itu bukan jawaban kami, tapi jawaban BPJS kesehatan tadi," lanjutnya.
Baca juga:
257 Ribu Jiwa Belum Terdaftar, DPRD Jember Pertanyakan 98 Persen Peserta BPJS
Maka dari itu, Politisi PKB menyayangkan raihan award yang ternyata mengelabui masyarakat ini.
"Untuk apa penghargaan, tapi faktanya rusak seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu. Tidak hanya mengejar penghargaan, tapi tidak sesuai harapan masyarakat Jember," harapnya.
Mufid mengatakan, kalau memang mau membuat drama menjalani Pilkada, mestinya endingnya (berakhir) dengan bahagia, bintang filmnya mendapat tepuk tangan.
"Karena perjuangannya sudah sukses, dalam hal ini terkait JKN, kesehatan, betul-betul dirasakan masyarakat banyak," ucapnya.
Baca juga:
JPK dan SPM Tak Bisa Digunakan, Komisi D DPRD Jember Sarankan Pakai BPJS
"Tidak kemudian penghargaan didapat, tapi masyarakat faktanya hari ini belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal," tambahnya.
Menurutnya, peserta BPJS yang didaftarkan Pemkab Jember mulai bulan Mei 2024 sudah tidak terbayar, karena mengejar satu lembar kertas, yakni berupa penghargaan.
"Masyarakat (peserta BPJS) ditanggung pemerintah tapi kenyataan tidak terbayar. Kenyataan kepesertaan harus dipertanyakan," tegasnya.
