jatimnow.com - Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap desa memiliki pusat kegiatan ekonomi untuk menyerap hasil pertanian lokal dan mempersingkat rantai distribusi. Untuk itu akan didirikan Kopdes Merah Putih.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Isnawati Sumrambah menilai perlu kajian mendalam atas teknis pendirian Kopdes Merah Putih agar tidak malah tumpang tindih dengan koperasi lain yang telah ada.
Menurut Wiwin, meski koperasi berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan ide yang baik, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terulang kegagalan seperti pada beberapa KUD di masa lalu.
"Pada prinsipnya, koperasi itu bagus karena berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, bila ini diterapkan sekarang, pemerintah harus bijak untuk mengkaji ulang teknis pelaksanaannya mengingat KUD di masa lalu pun tidak semua berhasil," ungkap Wiwin, beberapa waktu lalu.
Pertimbangkan Eksistensi Koperasi Lain
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa pendirian Kopdes Merah Putih perlu mempertimbangkan eksistensi program lain seperti BUMDes yang selama ini juga didorong untuk menggerakkan ekonomi desa.
“BUMDes masih merupakan program yang relatif baru dan membutuhkan banyak perbaikan, pendampingan, pembinaan, dan pengembangan. Program ini juga berbasis pemberdayaan masyarakat dengan potensi ekonomi lokal. Jadi, jika Kopdes Merah Putih dibentuk tanpa kajian mendalam, ada potensi tumpang tindih program yang justru membebani pemerintah desa,” jelasnya.
Baca juga:
DPRD Jatim Desak Penetapan KRIS Ditunda, Ini Alasannya
Tumpang Tindih Anggaran
Lebih lanjut, Wiwin mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kemungkinan tumpang tindih anggaran. Ia juga menyoroti bahwa kontribusi BUMDes terhadap pendapatan asli desa (PADes) masih hanya sekitar 2-4%, menandakan tingginya ketergantungan pada pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Jangan sampai ada dua program yang dengan sumber anggaran yang sama dan tujuan yang serupa dipaksakan berjalan bersamaan. Mengingat dana desa terbatas, ini bisa menjadi beban tambahan bagi pemerintah desa," tuturnya.
“Hal-hal seperti ini harus dipikirkan dengan matang. Pemerintah harus bijak dan melakukan evaluasi mendalam terkait potensi, teknis, serta dampak pendanaan agar program ini tidak menimbulkan masalah baru di masa depan,” pungkasnya.
Baca juga:
UMKM Dongkrak Perekonomian Jatim dan Jaga Budaya Lokal
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan koperasi ini direncanakan akan dibangun di 70 hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia dengan estimasi anggaran per desa berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Modal awal pendirian koperasi akan berasal dari dana desa, APBN, APBD, serta pinjaman dari bank-bank Himbara, dan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang serta enam gerai di setiap desa. (adv)
URL : https://jatimnow.com/baca-76018-masukan-komisi-b-dprd-jatim-untuk-program-kopdes-merah-putih
