jatimnow.com - Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya saat ini masih belum terisi secara definitif. Dalam pelantikan sejumlah pejabat pada momen Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732, Sabtu (31/5/2025) kemarin, jabatan strategis itu tetap dibiarkan kosong.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menilai kondisi tersebut kemunhkinan tidak berdampak langsung pada roda pemerintahan, selama ada pelaksana tugas (Plt) yang menjalankan fungsi koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya kira tidak ada pengaruhnya karena sudah ada Plt Sekda yang ditunjuk untuk mengorkestra atau mengkoordinir OPD-OPD yang ada, kecuali tidak ada Plt. Ini yang tidak baik bagi sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Senin (2/6/2025).
Meski demikian, politisi Gerindra Surabaya itu tetap ingin agar penunjukan Sekda Surabaya segera definitif. Tujuannya agar memastikan stabilitas dan efektivitas tata kelola birokrasi yang ada di tataran Pemkot Surabaya.
"Selanjutnya tinggal Wali Kota segera menunjuk Sekda definitif dengan pola lelang jabatan yang selama ini dijalankan di Pemerintah Kota Surabaya,” katanya.
"Harapan saya agar Wali Kota segera mengangkat Sekda yang baru sesegera mungkin agar Kabinet Surabaya Berkah bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat Kota Surabaya," jelas dia, menambahkan.
Di sisi lain, Bahtiyar juga merespons positif aktivitas rotasi pejabat Pemkot yang diberlakukan maksimal dua tahun untuk menciptakan penyegaran. Menurutnya, batas waktu dua tahun itu sah-sah saja, namun evaluasi seharusnya tetap berbasis pada kinerja.
"Dua tahun adalah batas maksimal, tetapi sebelum dua tahun pun, apabila pejabat tersebut tidak bisa memenuhi ekspektasi atau harapan Wali Kota, saya kira perlu adanya evaluasi sesuai kontrak kinerja yang sudah mereka tanda tangani,” tegas dia.
Baca juga:
Pendidikan Jadi Kunci Pemutusan Mata Rantai Kemiskinan
Menurutnya, rotasi pejabat bisa menciptakan iklim birokrasi yang sehat dan responsif terhadap program kepala daerah. Apalagi, setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot wajib menerjemahkan visi dan misi kepala daerah secara konkret dalam pelayanan publik.
"Karena setiap ASN yang ada di Pemerintah Kota Surabaya harus bisa menerjemahkan harapan, visi dan misi kepala daerah supaya apa yang ditargetkan oleh seorang kepala daerah bisa berjalan dan terpenuhi,” jelasnya.
Dari sisi kepemimpinan, Bahtiyar berharap figur yang akan ditunjuk sebagai Sekda nantinya adalah sosok yang mampu menjembatani koordinasi antar-lembaga serta mendorong efektivitas program pembangunan.
Sebelumnya, pemkot telah melakukan pelantikan pada 223 pejabat. Dari angka tersebut, beberapa di antaranya pejabat baru di tataran pucuk kepemimpinan dinas. Salah satu pejabat yang dilantik Sabtu kemarin adalah Iksan yang sebelumnya merupakan Sekda Surabaya.
Baca juga:
DPRD Dorong Program Sertifikat Massal Lewat Kelurahan
"Karena Sekda sudah (menjabat) lebih dari 2 tahun atau 2,5 tahun, maka semua kepala PD atau Eselon II harus bisa merasakan menjadi Sekda. Saya berharap nanti wali kota-wakil wali kota berikutnya juga begitu, jangan karena loyal, nyaman, diteruskan saja. Akhirnya teman-teman Eselon II tidak punya kemampuan untuk sebagian manajerial di tempat-tempat yang berbeda,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Saat ini, pihaknya masih akan membentuk panitia seleksi (Pansel) guna mengisi kekosongan jabatan itu. Selain posisi Sekda, terdapat pula beberapa jabatan Kepala PD yang kosong dan akan segera diproses melalui tahapan serupa.
Mekanisme seleksi akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Bahkan, tes seleksi akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube.
"Terbuka, nanti saat tes di YouTube biar kelihatan semua, siapa yang berani, mau dari luar (pemkot), mau dari dalam silahkan, tapi harus tahu visi misi Kota Surabaya, RPJMD-nya apa, harus tahu dia,” pungkas Eri.
