Pixel Code jatimnow.com

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Masuk Indikator Penilaian 14 Terbaik Nasional

Editor : Yanuar D   Reporter : Adyad Ammy Iffansah
Kepala BPKAD Lamongan, Heruwidi saat membeberkan capaian belanja daerah. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Kepala BPKAD Lamongan, Heruwidi saat membeberkan capaian belanja daerah. (Foto: Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten Lamongan menorehkan capaian gemilang dalam survei Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan anggaran Belanja Daerah.

Dalam hal ini, Kabupaten Lamongan masuk dalam 20 besar nasional dan berada di urutan 14 dari 514 kabupaten/kotamadya periode Bulan Agustus.

Berdasarkan laporan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah per-tanggal 8 Agustus, Kota Soto sukses menyerap 53.13% anggaran dari total anggaran 58.19%.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Heruwidi menyebut bahwa capaian membawa hadapan dan angin segar terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurutnya, capaian ini menggambarkan iklim keuangan daerah dalam kondisi baik bagaimana kemampuan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat tanpa memengaruhi nilainya.

Baca juga:
Pemkab Lamongan Luncurkan Mantanku: Manten Anyar Entuk Telu

“Ini menandakan anggaran kita liquid, likuiditas anggaran kita terjaga,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lamongan. Masing-masing OPD dinilai memiliki kesadaran tinggi untuk mempercepat proses administrasi keuangan, sehingga pencairan anggaran dapat segera dilakukan setelah kegiatan selesai.

Baca juga:
Pemkab Lamongan Siapkan Skema Rekontruksi Jalan Koridor VII Trans Jatim

“Kalau sudah selesai kegiatannya, segera dilaksanakan proses pencairan, dibuat Surat Pernyataan Realisasi (SPR)-nya. Ini merupakan hasil kerja sama semua pihak dan kesadaran untuk bergerak cepat,” kata Heruwidi.

Ia berharap pencapaian ini bisa terus dipertahankan, sehingga stabilitas keuangan daerah tetap terjaga di masa mendatang.