jatimnow.com - Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia sejak akhir Agustus lalu memicu berbagai tanggapan, termasuk dari kalangan akademisi.
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan, menyoroti efektivitas respons Presiden Prabowo dalam meredam eskalasi demo, namun mengingatkan potensi krisis legitimasi jika masalah mendasar tidak segera diatasi.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil ini dipicu oleh kebijakan kontroversial DPR RI terkait kenaikan tunjangan pendapatan.
Demonstrasi yang awalnya terpusat di Jakarta, meluas ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar, hingga Medan. Tragedi pelindasan seorang pengemudi ojek online di Surabaya pada 28 Agustus menambah panas situasi.
Prof. Kacung Marijan menilai, kericuhan demonstrasi tidak lepas dari kegagalan DPR dalam membuka ruang dialog.
“Dua aksi besar tanggal 25 dan 28 Agustus kemarin sesungguhnya diarahkan pada DPR awalnya, tapi parlemen tidak menyediakan saluran dialog. Akibatnya keresahan yang terpendam meletus tanpa kendali setelah jatuhnya korban,” ujarnya.
Menurutnya, ketiadaan kanal komunikasi membuat massa aksi mudah tersulut emosi. Tindakan represif aparat kepolisian yang memakan korban jiwa juga memperburuk keadaan.
Baca juga:
Untuk Wakil Rakyat, Cukup Sudah Pilih Kucing dalam Karung, Cek Rekam Jejak!
Namun, Prof. Kacung melihat adanya perbedaan signifikan dalam respons publik terhadap Presiden dan DPR.
“Kepercayaan publik terhadap Presiden masih relatif tinggi setelah langkah yang diambil untuk menjenguk dan turut berbelasungkawa pasca terjadi tragedi meninggalnya ojek online, berbeda dengan DPR yang semakin menurun karena tidak ada langkah yang responsif dan bisa dikatakan sangat terlambat,” jelasnya.
Langkah Presiden Prabowo yang segera melayat keluarga korban dan meminta DPR membatalkan kenaikan tunjangan dinilai sebagai langkah responsif yang mampu meredakan kemarahan publik dalam jangka pendek. Pertemuan Presiden dengan pimpinan partai politik juga dipandang efektif dalam meredam eskalasi demonstrasi.
“Ini langkah komunikasi yang penting. Presiden berhasil merangkul partai-partai dan bahkan direspon oleh para ketua partai dengan melakukan penonaktifan beberapa anggota DPR. Itu sinyal kuat kepada publik,” imbuh Prof. Kacung.
Baca juga:
Prajurit Marinir Bersihkan Gedung Grahadi Pasca Demo
Meski demikian, Prof. Kacung mengingatkan bahwa langkah-langkah cepat tersebut hanya bersifat sementara. Ia menekankan perlunya strategi jangka panjang untuk mengatasi ketidakpercayaan publik yang bisa bergeser dari DPR ke pemerintah.
“Presiden perlu membuat kebijakan menyeluruh, terutama untuk membuka peluang kerja dan menumbuhkan harapan generasi muda. Kalau tidak, protes jalanan bisa bergeser menjadi krisis legitimasi bagi pemerintah,” pungkasnya.
Masalah mendasar, menurut Prof. Kacung, adalah keresahan anak muda terkait masa depan ekonomi, lapangan kerja, dan kesenjangan sosial. Isu-isu inilah yang menjadi latar belakang kemarahan publik, yang kemudian tersulut oleh kebijakan kenaikan tunjangan DPR.
URL : https://jatimnow.com/baca-78919-demo-reda-kacung-marijan-presiden-harus-atasi-akar-masalah
