jatimnow.com – Usulan pembentukan badan khusus untuk pengembangan Madura yang digaungkan oleh Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan XI (Kepulauan Madura), Willy Aditya, mendapat angin segar.
Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menilai bahwa gagasan ini sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang selama ini menghantui Madura.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten di Madura masih memprihatinkan, jauh di atas rata-rata Jawa Timur.
Sampang mencatat angka 20,83%, Bangkalan 18,66%, Sumenep 17,78%, dan Pamekasan 13,41%, sementara rata-rata provinsi hanya sebesar 10,55%. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada Madura.
Willy Aditya mengungkapkan bahwa setelah dibubarkannya Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS), pembangunan di Madura menjadi semakin sulit terkonsolidasi. Padahal, Madura memiliki potensi yang sangat besar di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, perikanan, hasil alam, hingga energi terbarukan.
“Pemerintah pusat perlu membentuk semacam otorita atau badan pengembangan kawasan strategis agar potensi Madura tidak lagi terbengkalai. Saya akan terus memperjuangkan ini bersama legislator dari Madura, karena memajukan Madura adalah komitmen bersama,” tegas Willy melalui siaran terlulisnya, Minggu (21/9/2025).
Sementara, Akademisi sekaligus Wakil Rektor UTM, Surokim, mengamini bahwa pembentukan badan khusus dapat menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan Madura. Ia menilai bahwa Madura membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar potensi yang dimilikinya dapat dimaksimalkan.
Baca juga:
Achmad Syafiuddin, Anak Madura Jadi Ilmuwan Muda Top 2 Persen Dunia
“Apapun namanya, Madura memang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wilayah ini punya potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dan Indonesia timur. Tapi upaya itu hanya bisa terwujud jika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan,” ujar Surokim.
Surokim menambahkan bahwa badan khusus ini minimal dapat menyatukan empat kabupaten di Madura dalam satu kebijakan pembangunan yang sama. Selama ini, ego sektoral dan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan kawasan terpadu.
“APBD di empat kabupaten masih terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur sangat tinggi. Maka, dukungan pembiayaan pusat mutlak diperlukan. Jika ingin cepat, payung hukum berupa Kepres sudah cukup realistis,” jelasnya.
Baca juga:
9 Dermaga Baru Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata Madura
Lebih lanjut, Surokim menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan harus berjalan beriringan agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Madura.
“Infrastruktur dasar adalah kunci. Kalau ini diperbaiki, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan muncul. Dua sektor itu saling menguatkan untuk membuka peluang investasi di Madura,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan dari kalangan legislatif dan akademisi, usulan pembentukan badan khusus Madura ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan di Madura.
URL : https://jatimnow.com/baca-79254-madura-saatnya-punya-badan-khusus-simak-potensi-dan-tantangannya
