Pixel Code jatimnow.com

Polemik PBNU, Gus Yahya Beberkan Kejanggalan Keputusan Syuriyah

Editor : Ali Masduki   Reporter : Ali Masduki
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), ketika menghadiri pertemuan yang digelar di Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (06/12/2025). (Foto/jatimnow.com)
Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), ketika menghadiri pertemuan yang digelar di Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (06/12/2025). (Foto/jatimnow.com)

jatimnow.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyampaikan klarifikasi keras terkait proses pengambilan keputusan di tubuh NU yang belakangan ini menuai polemik.

Di hadapan para Mustasyar dan Kyai Sepuh, Gus Yahya membeberkan sejumlah kejanggalan dan menyampaikan jawaban atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, disertai dengan dokumen pembuktian.

Dalam pertemuan yang digelar di Tebuireng, Jombang, Gus Yahya menegaskan bahwa beberapa keputusan yang diambil oleh Rais Aam dan rapat harian Syuriyah menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, melampaui kewenangan, serta berpotensi merusak tatanan organisasi yang telah dibangun.

"Rapat harian Syuriyah melakukan penghakiman tanpa memberi saya kesempatan klarifikasi. Itu pelanggaran fundamental. Bahkan sampai hari ini saya dicegah untuk menjawab langsung. Keputusan yang lahir dari proses bermasalah otomatis menimbulkan masalah beruntun: surat edaran bermasalah, rapat pleno bermasalah, bahkan pengambilalihan jabatan pun bermasalah," tegas Gus Yahya, Sabtu (06/12)

Gus Yahya mengingatkan kembali teladan yang diberikan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang membangun organisasi dengan kesadaran bahwa pengaruh personal tidak boleh lebih tinggi dari aturan organisasi.

"Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari itu supreme kiai, pengaruhnya luar biasa. Tapi beliau tetap membuat AD/ART yang membatasi wewenangnya sendiri sebagai Rois Akbar. Itu pesan jelas: tatanan harus dijaga, bukan dipreteli seenaknya," ujarnya.

Baca juga:
Bukan Sekadar Jalan Kaki, Ada Komando Keselamatan Bangsa di Balik Isyaroh NU

Ia menambahkan, jika NU dikelola berdasarkan keputusan sepihak tanpa mengikuti prosedur yang benar, maka NU akan mengalami kemunduran dan kembali ke masa sebelum organisasi ini didirikan.

Menanggapi klaim bahwa pergantian struktural dan rapat pleno tanggal 9 Desember adalah sah, Gus Yahya memberikan sindiran keras.

"Kalau dasar keputusannya saja cacat dan diambil lewat mekanisme yang tidak sah, semua turunannya otomatis cacat. Ini logika elementer organisasi. Menutup mata terhadap ini sama saja pura-pura," tegasnya.

Baca juga:
Ponpes Lirboyo Kediri Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke 35

Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap upaya rekonsiliasi, namun menolak segala bentuk pengabaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

"Kami siap islah kapan saja. Tapi jangan paksa kami menerima proses yang menyalahi konstitusi jam'iyah. NU ini bukan milik perseorangan, bukan alat kuasa. Ini tanzim yang dibangun dengan darah dan akal para pendiri," tegasnya.

Gus Yahya juga menyatakan akan berkoordinasi dengan para kiai sepuh, Pengurus Wilayah NU (PWNU), dan Pengurus Cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia untuk memastikan NU tetap berada pada rel konstitusional.