jatimnow.com - Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan mempertanyakan arah pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menilai belum terlihat peta jalan yang cukup jelas untuk menjelaskan posisi, fungsi, hingga orientasi kampus yang dikaitkan dengan pembentukan sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional.
Pandangan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di Hanaka Social Space, Surabaya, Jumat (04/9/2026).
Menurut Radius, pembahasan URI perlu ditempatkan dalam konteks persoalan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih luas. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengangguran terdidik, termasuk lulusan sarjana.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi pertimbangan sebelum negara membangun institusi pendidikan tinggi baru. Sebab, penambahan kampus tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila sistem pendidikan belum mampu menjembatani kebutuhan lulusan dengan dunia kerja.
Radius juga menyinggung wacana pemerintah menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Menurut dia, pendekatan semacam itu justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perguruan tinggi yang harus terus menyesuaikan diri dengan industri, atau industri yang seharusnya ikut membangun ekosistem pendidikan.
“Ini kan kaitannya dengan mazhab negara,” ucapnya.
Dalam melihat URI, Radius menyampaikan setidaknya tiga kekhawatiran. Pertama, berkaitan dengan kebebasan akademik dan posisi institusi yang dinilai berpotensi memiliki fungsi birokratis.
Ia mempertanyakan penggunaan nama yang melekat pada posisi gubernur dalam struktur atau konsep URI.
Menurut Radius, universitas pada dasarnya memiliki tradisi akademik yang menuntut otonomi, kebebasan berpikir, serta ruang untuk mengembangkan gagasan secara kritis.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” kata dia.
Pertanyaan itu, menurut Radius, penting dijawab karena struktur kelembagaan akan menentukan sejauh mana kampus dapat menjalankan kebebasan akademik.
Kekhawatiran kedua adalah kemungkinan URI berkembang menjadi instrumen kekuasaan negara. Radius mengingatkan, perguruan tinggi semestinya tidak diarahkan menjadi sarana untuk mendisiplinkan atau mengendalikan kelompok akademik yang kritis terhadap pemerintah.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” ujarnya, menggambarkan salah satu skenario yang ia khawatirkan.
Menurut dia, jika kampus baru justru dibangun untuk memudahkan kontrol negara, keberadaannya dapat mengganggu tradisi perguruan tinggi sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.
Kekhawatiran ketiga menyangkut akses. Radius mempertanyakan siapa yang nantinya memiliki kesempatan untuk masuk dan memperoleh manfaat dari URI jika kampus itu benar-benar diarahkan sebagai tempat mencetak calon pemimpin nasional.
Ia mengingatkan, institusi pendidikan elite dapat menciptakan reproduksi kelompok elite baru apabila aksesnya tidak dirancang secara inklusif.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” jelas Radius.
Karena itu, ia menuturkan pemerintah perlu menjelaskan desain URI secara terbuka, termasuk mekanisme penerimaan mahasiswa, tata kelola, kebebasan akademik, serta relasinya dengan institusi negara lainnya.
Baca juga:
Sebulan Mengabdi, KKN UMSURA Kelompok 18 Tinggalkan Kenangan di Dungus
Radius juga mengaitkan pembentukan URI dengan gagasan tentang kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk intervensi negara.
Menurut dia, kehadiran negara pada dasarnya bukan persoalan. Yang perlu dikritisi adalah bagaimana intervensi itu dirancang dan dijalankan agar tidak bergeser dari tujuan awal.
“Kalau sosialisme, instrumennya ministerial. Secara ideologi enggak ketemu. Bagaimana cara mendisiplinkan, mendeliver program itu kan polanya pakai itu,” tegasnya
Wakil Rektor bidang Riset, Kerjasama dan Digitalisasi Umsura itu kemudian mengingatkan bahwa banyak perguruan tinggi besar di Indonesia memiliki sejarah panjang yang tumbuh dari dinamika masyarakat.
Ia menyebut Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung sebagai bagian dari sejarah pendidikan tinggi yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme dan tumbuhnya kesadaran masyarakat.
Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada perguruan tinggi Muhammadiyah yang lahir dari gerakan masyarakat.
“Banyak kampus-kampus besar di Indonesia itu berangkatnya dari bawah,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan universitas dari atas melalui keputusan atau desain negara perlu mendapat perhatian serius.
Bukan semata soal pendirian institusinya, melainkan tentang bagaimana kampus itu kelak ditempatkan dalam relasi antara negara, masyarakat sipil, dan dunia akademik.
Radius mengatakan kritik tersebut bukan berarti menolak keberadaan URI. Ia menempatkannya sebagai pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka sebelum institusi itu berkembang lebih jauh.
“Ketika ini dibangun dari atas, nanti bagaimana itu? Saya kira ini nanti menjadi wacana,” tandasnya.
Baca juga:
Umsura Perkuat Ekosistem Kreatif Lewat Sound of Downtown
Sementara itu, Ketua Rangga Rajasa Indonesia (RRI) Eko Ridwan menambahkan, diskusi yang diinisiasi oleh alumni gerakan nasionalis pascamahasiswa di Surabaya ini untuk menyikapi berbagai isu strategis nasional, mulai dari pendidikan, kebudayaan, hingga kesenjangan sosial.
Rangga Rajasa Indonesia, kata dia, diambil dari figur sejarah Ken Arok sebagai simbol semangat kebangsaan bersama. Melalui forum ini, para aktivis dan tokoh nasionalis berupaya membedah secara kritis kebijakan serta program-program unggulan pemerintah, salah satunya rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
"Tema diskusi kali ini sangat menarik sekaligus sensitif. Program URI, bersama program unggulan lain seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), menjadi perhatian publik. Kami di Jawa Timur, khususnya Surabaya, berinisiatif menjadi pelopor untuk membedah konsep URI ini secara tuntas," ujar Eko Ridwan saat membuka forum tersebut.
Menurut Eko, gagasan pembentukan URI memiliki potensi besar untuk mentransformasi sistem pendidikan nasional. Institusi ini diproyeksikan dapat menjadi wadah pencetak sumber daya manusia unggul, seperti pasokan lulusan untuk IPDN hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Namun, di sisi lain, gagasan ini juga memicu pertanyaan mendasar terkait posisinya di antara kampus-kampus negeri ternama yang sudah ada.
"Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS) unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama," lanjutnya.
Lebih lanjut, Eko menilai gagasan besar di balik program-program strategis nasional saat ini membawa semangat sosialisme dan pemikiran kerakyatan ala Soemitro Djojohadikusumo maupun nilai-nilai Bung Karno yang diadaptasi ke era modern. Oleh karena itu, RRI mengambil peran untuk memberikan masukan kritis sekaligus konstruktif.
Melalui diskusi yang menghadirkan para senior dan pakar ini, Eko berharap forum RRI dapat melahirkan ide-ide substansial serta memberikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan.
"Harapan kami, acara ini menjadi benang merah bagi generasi muda dan tokoh pelaku perubahan dalam mengawal konstelasi kepemimpinan serta arah pendidikan Republik ke depan," pungkas Eko
