jatimnow.com – Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu pembahasan dalam penajaman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dan penyusunan RKP 2028 di Jawa Timur. Pemerintah menyoroti pentingnya integrasi jaringan pelabuhan dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Pembahasan tersebut mengemuka saat tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Senin (26/10/2026).
Dalam kunjungan itu, tim Bappenas yang dipimpin Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan, Heriyadi, membahas kebutuhan pengembangan infrastruktur pelabuhan, konektivitas antarmoda, serta integrasi layanan logistik bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Biaya logistik nasional menjadi salah satu perhatian dalam diskusi tersebut. Sektor transportasi dinilai masih berkontribusi besar terhadap biaya logistik, sehingga diperlukan penguatan jaringan pelabuhan, peningkatan fasilitas, dan integrasi layanan angkutan laut untuk memperlancar distribusi barang.
Heriyadi mengatakan, peninjauan lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan pengembangan pelabuhan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan.
“Melalui kegiatan peninjauan ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan dan potensi pengembangan pelabuhan sebagai salah satu masukan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Pelabuhan Tanjung Perak menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan distribusi barang di kawasan timur Indonesia. Karena itu, pengembangan fasilitas dan konektivitasnya berkaitan dengan upaya memperlancar arus barang dari dan menuju kawasan industri serta pusat-pusat ekonomi di wilayah hinterland.
Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan pengembangan pelabuhan diarahkan pada peningkatan kapasitas, efisiensi operasional, dan integrasi konektivitas logistik.
Menurut dia, rencana pengembangan Tanjung Perak perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan pemerintah agar perannya sebagai gerbang logistik kawasan timur Indonesia dapat semakin optimal.
Baca juga:
Dua Orang Jadi Korban Kebakaran di Kupang Krajan Surabaya
Dalam pemaparan kepada tim Bappenas, Pelindo menjelaskan bahwa rencana pengembangan Tanjung Perak mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik, serta dokumen tata ruang wilayah.
Pengembangan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelabuhan, penguatan konektivitas multimoda, dan digitalisasi layanan kepelabuhanan.
"Integrasi dengan moda transportasi lain sangat penting agar distribusi barang tidak hanya bergantung pada kelancaran aktivitas di terminal, tetapi juga didukung jaringan transportasi darat dan pusat logistik, " tuturnya.
Terminal Petikemas Surabaya juga memaparkan upaya peningkatan produktivitas melalui modernisasi peralatan, optimalisasi operasional terminal, serta penguatan konektivitas dengan kawasan industri dan pusat logistik di wilayah hinterland.
Baca juga:
Potensi Hujan Ringan Warnai Cuaca Surabaya Hari Ini
Pelindo menjelaskan sejumlah langkah pascaintegrasi perusahaan, termasuk standardisasi layanan, integrasi sistem teknologi informasi, optimalisasi konektivitas antarpelabuhan, dan pengembangan layanan logistik dari hulu hingga hilir.
"Efektivitasnya juga bergantung pada keterhubungan antarmoda transportasi dan kelancaran distribusi barang di luar kawasan pelabuhan, " imbuhnya.
Hasil kunjungan dan diskusi Bappenas bersama Pelindo tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam penajaman RKP 2027 dan penyusunan RKP 2028, terutama terkait pengembangan konektivitas nasional dan jaringan pelabuhan terpadu.
Pembahasan ini menempatkan pengembangan Tanjung Perak tidak hanya sebagai persoalan peningkatan kapasitas terminal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperbaiki efisiensi rantai pasok dan daya saing logistik nasional.
URL : https://jatimnow.com/baca-88638-pengembangan-pelabuhan-tanjung-perak-masuk-pembahasan-rkp-20272028
